MediaMerdeka.com – Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi sorotan bukan cuma dari sisi geopolitik, namun juga potensi ekonominya untuk Indonesia. Para pakar menilai kawasan tersebut merupakan aset strategis yang menyimpan kekayaan perikanan, minyak dan gas, sekaligus menjadi jalur perdagangan dunia. Namun, peluang ekonomi itu dibayangi klaim sepihak China yang masih mencakup seuntukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
Dalam seminar “Aset atau Ancaman? Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China” yang digelar Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Kamis (24/7), Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama aparat TNI Salim menegaskan Laut China Selatan tidak dapat dipandang cuma sebagai ancaman ataupun semata-mata aset.
“Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan strategis dunia, sumber perikanan, cadangan energi, serta ruang penting untuk diplomasi dan ekonomi maritim Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas kawasan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun di sisi lain, Indonesia juga wajib menyikapi berbagai tantangan, mengawali dari rivalitas kekuatan besar, sengketa klaim maritim, aktivitas ilegal di laut, hingga potensi pelanggaran hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.
“Laut China Selatan bukan ancaman lantaran letaknya, melainkan dapat menjadi ancaman apabila Indonesia lemah dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum laut, dan membangun kekuatan maritim. Sebaliknya, bersama kepemimpinan yang visioner, Laut China Selatan merupakan aset geopolitik terbesar Indonesia di abad ke-21,” kata Salim.
Perhatian terhadap Natuna semakin besar lantaran wilayah tersebut diyakini menyimpan potensi ekonomi yang amat besar, mengawali dari sektor perikanan hingga cadangan minyak dan gas.
Pemerhati politik China dari STF Driyarkara, Dr. Klaus Heinrich Raditio, menilai pendekatan Presiden Prabowo Subianto terhadap Laut China Selatan berbeda dibanding pihak pemerintahan semasih belumnya. Menurutnya, pihak pemerintah pada saat ini makin menyaksikan Natuna sebagai peluang kerja sama ekonomi yang pragmatis.
Meski demikian, Klaus menegaskan kerja sama ekonomi tidak boleh mengurangi pengakuan terhadap hak berdaulat Indonesia.
“Kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tapi kerja sama wajib terbuka, lantaran ZEE wajibnya dipakai demi kepentingan ekonomi, namun wajib jelas ada pengakuan terhadap hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta, Ple Priatna, mengingatkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal yang berkaitan bersama klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) China telah menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak kecil untuk Indonesia.
“Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga Rp4 triliun makin setiap tahunnya,” katanya.
Menurut Ple, Indonesia bersama ASEAN perlu mengawali mendorong mekanisme kompensasi atas kerugian ekonomi akibat aktivitas ilegal tersebut. Bahkan, ia mengusulkan adanya formula kompensasi yang dapat menjadi dasar negosiasi bersama China.
“Kalau ada kerugian, kompensasinya bagaikan apa? Beranikah Indonesia dan ASEAN?” ujarnya.
Sementara itu, Laksamana Muda aparat TNI (Purn) Surya Wiranto mengingatkan bahwa persoalan Natuna bukan cuma menyangkut hasil laut, melainkan juga cadangan energi yang berada di bawah dasar laut.
“ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yakni minyak bumi,” tegasnya.
Ia menilai Indonesia wajib tetap berpegang pada UNCLOS serta putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menepis dasar hukum klaim China di seuntukan besar Laut China Selatan.
Surya juga mendorong pihak pemerintah memperkuat kehadiran aparat di laut, meningkatkan modernisasi alat utama sistem senjata maritim, mempererat koordinasi antarinstansi, serta membangun kemitraan keamanan dan ekonomi secara seimbang bersama negara-negara lain.
More Read
Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai isu Laut China Selatan masih akan menjadi tantangan utama dalam hubungan Indonesia dan China. Karena itu, setiap peluang kerja sama ekonomi di Natuna wajib tetap berpijak pada pengakuan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
