Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran

admin
By
admin
3 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kebocoran anggaran negara sebagai salah satu faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Lalu, pernyataan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, merupakan bentuk keterbukaan pihak pemerintah kepada publik mengenai tantangan fiskal yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kami memandang ini positif. Presiden ingin menerangkan kepada masyarakat sekitar mengapa sampai pada hari ini gaji guru kita masih belum naik secara optimal. Sebenarnya bukan tidak naik, namun memang masih belum optimal,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp5 Juta

Lalu membeberkan, Komisi X DPR RI telah menjalankan perhitungan internal terkait besaran gaji yang dinilai layak untuk guru di tengah kondisi ekonomi pada saat ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, DPR menilai gaji guru idealnya berada di angka minimal Rp5 juta per bulan agar dapat menunjang kesejahteraan mereka secara makin memadai.

“Kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai bersama perhitungan yang layak. Berdasarkan hitungan kami, angka minimal Rp5 juta merupakan nominal yang teramat pas atau layak demi kesejahteraan guru,” tegasnya.

Ada Sinyal Kenaikan di Anggaran 2027

Lalu juga mengaku menyaksikan adanya sinyal positif dari pihak pemerintah terkait rencana peningkatan kesejahteraan guru pada tahun mendatang.

Menurut dia, dalam postur anggaran 2027 mengawali terlihat adanya persiapan alokasi dana demi kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.

“Kami telah menyaksikan di postur anggaran 2027, ada itikad baik dari pihak pemerintah demi mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik ASN maupun non-ASN,” ujarnya.

Komisi X DPR kini menunggu langkah konkret pihak pemerintah yang diharapkan akan disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

Lalu meyakini peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas utama pihak pemerintahan Prabowo.

“Kami meyakini Presiden telah memikirkan ini, apalagi beliau senantiasa menekankan di mana-mana bahwa kesejahteraan guru merupakan prioritas. Kami di Komisi X akan terus mengejar dan mengingatkan Bapak Presiden bahwa fondasi kesuksesan pendidikan merupakan bersama meningkatkan kesejahteraan gurunya,” katanya.

Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran

Semasih belumnya, Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa masih belum optimalnya peningkatan kesejahteraan guru dan PNS bukan semata lantaran keterbatasan anggaran pendidikan.

Dalam pidatonya saat penutupan Munas NU di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyebut masih besarnya kebocoran anggaran negara dan aliran dana ke luar negeri menjadi salah satu penyebab ruang fiskal pihak pemerintah masih belum maksimal.

Menurut Prabowo, pendapatan yang sewajibnya masuk ke kas negara masih terkikis oleh berbagai penyimpangan berakibat mengurangi kemampuan pihak pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk para guru.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *