KPK Tak Bisa Sendirian, Pengawasan Dana Otsus Papua Tak Boleh Dibebankan pada Satu Lembaga

MediaMerdeka.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyoroti pemanfaatan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dia menilai pengawasan maksimal wajib dilakukan supaya masyarakat sekitar dapat menikmati hasilnya.

Hal itu disampaikan Setyo dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Kejaksaan Tinggi Papua, Polda Papua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta para pemangku kepentingan lain.

Pengawasan dari seluruh unsur amat diperlukan berakibat anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Menurut dia, Papua memiliki karakteristik tata kelola pihak pemerintahan yang berbeda bersama daerah lain. Sebab, Setyo menyebut kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi wajib diimbangi bersama penguatan sistem pengawasan, terutama lantaran seuntukan pihak pemerintah daerah masih menyikapi keterbatasan kapasitas fiskal.

Dengan begitu, dia menegaskan KPK tidak dapat sendirian menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus Papua. 

Pada kesempatan yang sama, Setyo menekankan kesuksesan pemberantasan korupsi tidak cuma diukur dari aspek penindakan, namun juga dari kemampuan seluruh institusi dalam membangun tata kelola pihak pemerintahan yang berintegritas melalui pelayanan publik yang semakin baik.

“Indeks Persepsi Korupsi bukan sekadar angka, namun mencerminkan bagaimana integritas berperan dalam pembangunan. Karena itu, seluruh instansi memiliki tanggung jawab demi terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pihak pemerintahan,” ujar Setyo.

Untuk itu, dia mengonfirmasi lembaga antirasuah akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi bersama aparat penegak hukum di daerah guna memperluas efektivitas pemberantasan korupsi.

“Dengan keterlibatan aparat penegak hukum di daerah, penanganan perkara maupun pengawasan dapat dilakukan secara makin optimal,” tegas Setyo.