MediaMerdeka.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sekitar 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi. Jika terbukti melanggar, dapur-dapur tersebut akan ditutup permanen.
Kepala BGN Sudaryono menyebutkan temuan itu diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan BGN. Menurutnya, dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan berpotensi membahayakan kesehatan hingga keselamatan penerima manfaat program MBG.
“Kebarangkalian akan kami umumkan di lalu hari berapa yang tentu kami tutup secara permanen lantaran tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Sudaryono menegaskan setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama demi beroperasi.
Menurut dia, sertifikat tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan untuk jutaan penerima MBG.
“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Mau sebagus apapun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu lalu tidak layak, maka wajib di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut, BGN telah mengedarkan surat kepada seluruh jajaran di daerah agar mendampingi mitra SPPG dalam mengurus SLHS di dinas kesehatan kabupaten dan kota.
Namun, Sudaryono mengakui proses penerbitan sertifikat masih menemui kendala. Respons pihak pemerintah daerah yang berbeda-beda menciptakan seuntukan mitra mengeluhkan lambatnya proses pengurusan.
Karena itu, BGN menyerahkan waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk mitra yang merasakan hambatan demi melapor. Setelah tenggat tersebut, BGN akan mengevaluasi setiap kasus dan mengonfirmasi penyebab keterlambatan.
“Jadi kami juga berusaha demi memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene tentu kami tutup secara permanen,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
