MediaMerdeka.com – Upaya pihak pemerintah memperluas akses masyarakat sekitar berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak terus diperkuat. Langkah ini salah satunya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar rumah tidak layak huni.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima BSPS atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026).
Peninjauan yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut demi mengonfirmasi bantuan diterima oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Dalam peninjauannya, Mendagri dan Menteri PKP menyaksikan langsung kondisi dalam rumah sekaligus berdialog bersama pemilik. Dari keterangannya, penghuni rumah mengaku masih belum sempat memperoleh bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.
Adapun berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, masyarakat sekitar yang bersangkutan memang layak menyambut baik bantuan bedah rumah. Hal ini baik dari segi kondisi rumah maupun pendapatan setiap bulan.
“Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha demi menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” ujar Mendagri di sela dialog bersama penerima bantuan.
Lebih lanjut, Mendagri menyadari masih sejumlahnya masyarakat sekitar yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, pada tahun ini jumlah rumah yang disasar program BSPS jauh makin sejumlah dibanding tahun semasih belumnya. “Tapi memang masih sejumlah backlog [rumah layak huni] yang wajib kita kerjakan,” ujarnya.
Selain BSPS, pihak pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Namun, Mendagri menginginkan pihak pemerintah daerah (Pemda) tak cuma membebaskan BPHTB dan PBG demi menolong masyarakat sekitar memiliki rumah layak huni. Dirinya mendorong Pemda dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mengatasi persoalan tersebut.
Dukungan tersebut perlu dilakukan termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mendorong seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta semakin memperkuat kolaborasi menyelesasikan permasalahan salah satunya satunya rumah tidak layak huni. “Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran demi perumahan,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, para pimpinan tinggi madya dan pratama keaparatur negara kementerianan/lembaga, Camat Matraman Bambang Pangestu, serta aparatur negara terkait lainnya. ***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
