MediaMerdeka.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi pesan demi para pimpinan instansi agar dapat memberi dampak terukur kepada masyarakat sekitar. Kesuksesan seorang pemimpin organisasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan tertulis atau seberapa kerap rapat digelar.
Dampak terukur artinya segala yang dikerjakan dari atas meja kerja, dapat dilihat, dirasakan, dan diukur dampaknya secara nyata. “Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan atau seberapa intens rapat yang digelar. Dari prosedur, kita wajib melangkah ke dampak yang terukur,” ujar Menteri Rini dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026, di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kesuksesan reformasi birokrasi diukur berdasarkan masalah-masalah fundamental bangsa ini. Proyek perubahan peserta PKN dilihat dari perubahan nyata yang terjadi di lingkup instansinya bertugas. Seperti seberapa jauh angka kemiskinan turun di daerah masing-masing peserta, seberapa mudah perizinan dapat diurus, berapa angka stunting yang turun, serta kemudahan masyarakat sekitar mengakses layanan dasar, dan lain sebagainya.
“Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target kepala negara, wajib menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat,” tegas Menteri Rini, di hadapan 35 peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVI ini.
Menteri Rini menerangkan permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar semakin kompleks dan berkaitan. Masalah bagaikan kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, maupun pelayanan publik tidak dapat diberakhirkan oleh satu instansi. Hal yang perlu dikuatkan merupakan harmoni, pemuntukan peran, dan kemampuan demi saling melengkapi.
Masalah-masalah itu tidak dapat diberakhirkan apabila masih bekerja secara silo atau masih ada ego sektoral. Kolaborasi lintas sektor bukan menjadi pilihan, namun menjadi syarat kesuksesan pembangunan yang merata. Bagi Menteri Rini, seorang pemimpin merupakan connector yang menghubungkan kebutuhan masyarakat sekitar, politik, hingga kepentingan teknokratik.
“Pemimpin juga wajib mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif yang berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan berbagai pihak demi bekerja menuju tujuan yang sama,” ungkap Menteri Rini. Peran penting itu membutuhkan integritas tinggi, kepekaan sosial, dan kecakapan komunikasi.
PKN Tingkat I merupakan pelatihan struktural kepemimpinan strategis untuk ASN hingga perwira yang menduduki atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Menteri Rini memberi pesan agar jejaring yang terbentuk dari PKN ini wajib dijaga demi saling bertukar perspektif, membuka ruang kolaborasi, dan menghubungkan aktor, sumber daya, serta kebijakan.
Angkatan PKN ini dapat menjadi _collaborative hub_ dalam memecahkan masalah lintas instansi. Terutama masalah-masalah terkait perbaikan dan perluasan jangkauan pelayanan publik. ”Jadilah pemimpin yang bukan cuma transformasional, namun juga autentik; yang bukan cuma fokus pada target kinerja, namun juga memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya,” pungkas Menteri Rini.
Dari sisi lain, Kepala LAN Muhammad Taufiq mendukung arahan Menteri Rini. Menurut Taufiq, Indonesia membutuhkan pemimpin strategis nasional yang mampu bekerja melampaui batas instansi. Visi besar pembangunan wajib dapat diterjemahkan dan menyatukan kebijakan sektoral yang tersebar, mengelola kepentingan yang berbeda, dan mengonfirmasi bahwa seluruh sumber daya negara bergerak menuju hasil yang sama.
Kepemimpinan strategis menuntut disiplin demi membedakan antara aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak. “Kita tidak boleh merasa sukses cuma lantaran telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut kesuksesan apabila kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat sekitar,” ujar Taufiq. ***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
