MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkaitan bersama dugaan korupsi dana siap pakai demi bencana.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan bersama pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang memakai dana siap pakai demi kebencanaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Jauh semasih belum adanya OTT KPK di BNPB, eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya sempat memperingatkan lembaga tersebut agar tidak memakinkan (mark up) anggaran bencana yang telah disiapkan Pemerintah.
Agustus lalu, eks Menkeu Purbaya mengaku telah menyiapkan anggaran demi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kalimantan. Ia menyebut bila anggaran penanganan Karhutla Kalimantan nantinya tergantung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita akan channeling lewat BNPB,” katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Saat ditanya berapa anggaran yang disiapkan, Purbaya cuma menyinggung soal dana Rp 5 triliun yang pada saat ini masih dimiliki BNPB. Namun dirinya mengonfirmasi anggaran itu ditambah apabila kurang.
“(BNPB) Belum minta. Tapi kita sediakan, kan mereka punya Rp 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti,” lanjutnya.
Bendahara Negara menyebut bila pada saat ini BNPB masih belum menyerahkan total anggaran yang diperlukan demi penanganan karhutla Kalimantan.
Namun dia memperkirakan bahwa anggaran penanganan karhutla Kalimantan tidak sebesar dana demi bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejumlah waktu lalu.
“Sekarang ini masih terjadi kan, dia akan access ulang. Tapi hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, lantaran kan Aceh masih sekali,” lanjutnya.
Untuk pada saat ini Purbaya baru menyambut baik pengajuan anggaran dari Keaparatur negara kementerianan Kehutanan (Kemenhut). Namun apabila BNPB telah mengajukan, Kemenkeu siap menyediakan anggaran.
Purbaya juga mewanti-wanti agar anggaran penanganan karhutla Kalimantan tidak dimakinkan (mark up). Sebab anggaran penanggulangan bencana berbeda bersama belanja Pemerintah biasa.
“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya bagaikan apa. Asal jangan di-mark up saja. Kalau demi bencana kan approach-nya beda bersama demi belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang sejumlah betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya bersama program-program yang lain,” jelas Purbaya.
Dugaan korupsi BNPB
Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan 14 orang yang terdiri dari Sekretaris Utama atau Sestama, aparatur negara pembuat komitmen, dan pihak-pihak swasta.
Selain itu, lanjut Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia berupa emas.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ujar Budi.
Untuk barang bukti emas, Budi menyebut terdapat emas batangan dan tabungan emas yang ditemukan. Namun, dia masih belum membeberkan jumlah emas yang diamankan.
More Read
Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait bersama dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
