MediaMerdeka.com – Industri nikel Indonesia menyikapi persoalan kemakinan pasokan yang berpotensi menekan harga dan mengurangi nilai ekonomi komoditas. Kondisi ini menciptakan pihak pemerintah membuka opsi moratorium pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan opsi tersebut muncul lantaran pasar nikel dunia tengah merasakan oversupply.
“Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun,” ujar Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menyebutkan pihak pemerintah mempertimbangkan demi meminimalkan pembangunan industri yang cuma menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, moratorium dapat menjadi salah satu pilihan demi mengatasi kondisi tersebut.
Rencana itu mendapat dukungan ekonom. Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amirusholihin menilai pembatasan kapasitas baru diperlukan lantaran produksi nikel dunia telah melampaui kebutuhan pasar.
Mengacu data International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel dunia mencatat surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus 261 ribu ton pada 2026.
“Ketika barang yang diproduksi makin sejumlah daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru demi produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional,” ujarnya.
Indonesia sendiri memiliki posisi dominan dalam pasokan nikel dunia. Kontribusi produksi tambang Indonesia mencapai sekitar 66% produksi global pada 2025 dan diperkirakan naik menjadi 68% pada 2026.
Namun, dominasi tersebut justru berisiko menjadi bumerang apabila ekspansi kapasitas terus dilakukan saat pasar merasakan kemakinan pasokan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kekuatan Indonesia sewajibnya digunakan demi mengendalikan pasokan, bukan terus memperbesar produksi.
Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati US$20.000 per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton. Namun, harga kembali turun ke sekitar US$16.500 per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
“Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang teramat penting,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, persoalan lain merupakan investasi jangan kembali menumpuk pada produk antara yang telah kemakinan pasokan. Investasi baru dinilai makin tepat diarahkan ke pengolahan bernilai tambah tinggi bagaikan prekursor, katoda, hingga sel baterai.
Amirusholihin juga menilai pembangunan smelter sewajibnya tidak berhenti pada produk setengah jadi. Hilirisasi perlu diperluas ke stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda hingga baterai agar setiap ton nikel yang ditambang menghasilkan nilai ekonomi makin besar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
