MediaMerdeka.com – Pemerintah berupaya memperluas sumber pendanaan untuk program pelestarian lingkungan bersama mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur nasional perdagangan karbon. Melalui sistem ini, pihak pemerintah menginginkan pendanaan demi aksi lingkungan tidak cuma bersumber dari anggaran negara, namun juga dari pasar karbon.
Langkah tersebut menjadi salah satu agenda yang mengemuka dalam Rapat Perdana Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 22 Juli 2026. Rapat ini digelar menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola BPDLH, termasuk mengalihkan posisi Ketua Komite Pengarah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Di tengah kebutuhan pembiayaan yang semakin besar demi mencapai target pembangunan rendah karbon, pihak pemerintah menilai perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendanaan baru untuk berbagai program lingkungan hidup.
SRUK dikembangkan sebagai sistem nasional yang mencatat dan mendukung transaksi unit karbon di Indonesia. Kehadiran sistem ini diharapkan membuka peluang masuknya pendanaan lingkungan dari pasar karbon sekaligus memperluas pemanfaatan dana lingkungan hidup ke sektor perdagangan karbon.
Skema tersebut melengkapi peran BPDLH yang selama ini bertugas mengelola dan menyalurkan dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Dana yang dikelola BPDLH disalurkan demi mendukung berbagai sektor strategis, mengawali dari kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga pihak pemerintah daerah.
Sejak berdiri pada 2019, BPDLH telah menjalankan 21 proyek, bersama delapan di antaranya telah berakhir. Lembaga ini juga mengelola lima program tematik, yakni Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebutkan lembaganya menyalurkan pendanaan lingkungan kepada individu maupun kelompok masyarakat sekitar agar manfaatnya dirasakan secara luas.
“Seperti sektor AFOLU yang mencakup sejumlah bidang keberlanjutan, dukungan yang disalurkan diharapkan mampu menciptakan dampak, memperkuat aksi kolektif, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut pihak pemerintah, pengembangan SRUK diharapkan menciptakan pembiayaan lingkungan semakin beragam dan mendorong makin sejumlah investasi hijau. Dengan demikian, proyek-proyek pelestarian lingkungan dapat memperoleh dukungan pendanaan yang makin berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah BPDLH, Zulkifli Hasan, menginginkan penguatan koordinasi antarkeaparatur negara kementerianan dan lembaga dapat menciptakan BPDLH semakin berperan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan hijau yang memberi manfaat untuk masyarakat sekitar dan lingkungan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
