MediaMerdeka.com – Peneliti Politik Hukum Pembangunan dan Hak Asasi Manusia, Hasnu Ibrahim, menilai dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Hasnu dalam diskusi publik bertajuk “Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung” yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMAPK) Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Hasnu, yang juga menjabat sebagai Manajer Penelitian dan Pengetahuan Lokataru Foundation, menyebutkan perkara tersebut merupakan indikasi dari praktik korupsi berskala besar yang menurutnya perlu diusut secara menyeluruh.
Menurut Hasnu, barang bukti yang disebut telah ditemukan penyidik, berupa uang tunai senilai Rp476 miliar dan emas batangan seberat 74 kilogram dari 12 lokasi, termasuk sebuah rumah aman (safe house) di kawasan Sentul, tidak boleh menjadi satu-satunya fokus penyelidikan.
“Publik tidak boleh cuma terpaku pada temuan emas dan uang tunai. Pengalaman dari sejumlah perkara korupsi besar memperlihatkan masih terdapat dugaan aset hasil kejahatan yang perlu ditelusuri makin lanjut melalui mekanisme penelusuran aset dan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.
Hasnu juga menyebut dugaan kerugian perekonomian negara akibat manipulasi pasokan batu bara demi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sepanjang periode 2018–2026 ditaksir mencapai sekitar Rp5 triliun. Menurutnya, dugaan praktik tersebut berdampak terhadap terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Dalam pemaparannya, Hasnu menguraikan dugaan pola kejahatan dalam perkara tersebut ke dalam tiga lapisan.
Pertama, dugaan tindak pidana asal (predicate crime) berupa manipulasi tata kelola batu bara yang disebut melibatkan PT UBP dan PT BRA.
Ia menyebut modus yang diduga digunakan antara lain pemalsuan dokumen mengenai kualitas dan kuantitas batu bara, sementara pembayaran kontrak tetap dilakukan.
Kedua, dugaan tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan rumah aman (safe house) demi menyimpan aset dan skema commingling atau pencampuran dana yang diduga berasal dari tindak pidana bersama aset Hasnu juga mengkritisi sejumlah regulasi yang menurutnya masih menyisakan celah dalamwasi secara ketat.
Hasnu juga menilai sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara perlu dievaluasi agar tidakKorupsi di sektor sumber daya alam tidak cuma berkaitan bersama pelanggaran administrasi, namun juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang dapat mer yang sah guna menyamarkan asal-usul kekayaan.
Ketiga, dugaan persoalan kelembagaan (institutional enablers), yakni ketika aparat penegak hukum yang sewajibnya menjalankan pemberantasan korupsi justru dinilai menyikapi konflik kepentingan berakibat berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Selain mengulas dugaan modus korupsi, Hasnu juga mengkritisi sejumlah regulasi yang menurutnya masih menyisakan celah dalam tata kelola sektor pertambangan dan ketenagalistrikan.
Ia menyoroti skema take-or-pay dalam pengadaan listrik yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak diawasi secara ketat.
More Read
Hasnu juga menilai sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perizinan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
