MediaMerdeka.com – Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengingatkan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai sikap materialistis atau mata duitan.
Menurutnya, kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar agar guru dapat fokus menjalankan tugas pendidikan tanpa dibebani persoalan ekonomi sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan Unifah merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengakui gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) masih masih belum memadai serta menyinggung adanya kebocoran anggaran negara yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Presiden, dan kami para guru menunggu realisasinya. Karena guru-guru di daerah itu, seluruh guru seluruh Indonesia itu masih masih belum layak memperoleh gaji yang memadai,” kata Unifah kepada MediaMerdeka.com, Kamis (25/6/2026).
Menurut dia, perhatian pihak pemerintah terhadap kesejahteraan guru merupakan hal yang telah lama ditunggu kalangan pendidik. Apalagi, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi salah satu janji yang disampaikan Prabowo saat kampanye Pilpres lalu.
Unifah menegaskan tuntutan perbaikan kesejahteraan guru tidak sewajibnya dipersepsikan secara negatif.
“Kesejahteraan guru itu jangan disebut mata duitan, jangan. Karena itu sebagai cara demi mereka konsentrasi mengajar semasih belum apa-apa mikirkan ada kekurangan dana, dibayar Rp50 ribu, Rp100 ribu,” sambungnya.
Ia menilai telah semestinya terdapat standar kesejahteraan yang layak untuk profesi guru. Dengan kondisi ekonomi yang makin baik, guru dapat makin fokus menjalankan tugas mendidik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
“Ya wajib ada standar demi guru. Jadi kami memberi apresiasi dan kami menunggu realisasinya,” kata Unifah.
Lebih lanjut, Unifah meyakini kemampuan fiskal negara sebenarnya cukup demi meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut dia, yang dibutuhkan merupakan pengelolaan dan penempatan anggaran pendidikan yang makin tepat sasaran.
“Saya yakin mampu. Dengan efisiensi, pokoknya uang pendidikan itu dikembalikan kepada 20 persen anggaran demi kepentingan pendidikan, antara lain demi gaji guru,” ujarnya.
Semasih belumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan peserta Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, mengakui gaji guru dan ASN masih masih belum ideal. Ia menilai persoalan tersebut bukan lantaran negara kekurangan anggaran, melainkan akibat kebocoran kekayaan negara yang selama ini terjadi.
Prabowo menyebut pihak pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola dan menutup berbagai kebocoran agar anggaran negara dapat makin optimal digunakan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para guru.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
