MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 meleset dari target.
Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya usai menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 kepada DPR dalam Rapat Paripurna sejumlah waktu lalu.
Ia menyebut bila Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun ada sejumlah realisasi yang tidak tercapai lantaran sejumlahnya tantangan tahun lalu.
“Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh bersama berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak cuma mengganggu logistik, namun juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental. Hal ini lalu meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasokan global,” katanya, dikutip Minggu (5/7/2026).
Purbaya membeberkan, realisasi pendapatan negara mencapai angka Rp 2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 541,53 triliun, dan penerimaan hibah Rp 5,43 triliun.
Hanya saja penerimaan ini cuma 92,01 persen dari target yang dipatok dalam APBN 2025 (Perpres No. 201/2024) sebesar Rp 3.005,12 triliun. Jika dibedah, penerimaan perpajakan menjadi faktor utama bersama realisasi 89,05 persen dari target.
“Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 amat menantang. Tidak cuma dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah (PPnBM) dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara,” ungkapnya.
Kendati begitu, PNBP melampaui target APBN 2025 bersama realisasi 105,43 persen dari target Rp 513,63 triliun. Begitu pula hibah bersama 934,84 persen dari target Rp 34,39 triliun.
Penerimaan negara yang meleset ini pun berdampak pada pengeluaran Pemerintah. Realisasi Belanja Negara turun RP 3.435,46 triliun atau 94,87 persen dari target APBN 2025.
Belanja Negara ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.586,42 triliun atau 95,74 persen dari target APBN 2025 dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 849,04 triliun atau 92,30 persen.
Defisit APBN 2025 tinggi
Tak tercapainya penerimaan negara juga berdampak ke defisit APBN 2025 sebesar Rp 670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal target awalnya sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,19 triliun.
Defisit Keseimbangan Primer juga naik menjadi 155,94 triliun atau 246,23 persen dari patokan awal sebesar Rp 63,33 triliun. Untuk menambal itu, realisasi pembiayaan neto mencapai Rp 742,73 triliun atau 120,54 persen dari target pembiayaan APBN 2025.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa posisi keuangan negara tetap solid. Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp438,26 triliun dan tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menyikapi berbagai risiko ke depan.
Sementara itu, neraca pihak pemerintah per 31 Desember 2025 mencatat total aset sebesar Rp14.600,98 triliun bersama ekuitas mencapai Rp3.073,69 triliun.
Di sisi lain, pihak pemerintah juga berkomitmen demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara melalui tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK.
Pemerintah akan menyempurnakan standar akuntansi dan pengungkapan informasi kinerja pihak pemerintah, mempercepat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan sosial, serta menyempurnakan tata kelola subsidi dan kompensasi BBM.
“Pemerintah berkomitmen demi terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun semasih belumnya,” jelas Purbaya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
