MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu.
Tito mengingatkan agar adanya perbedaan politik tidak mempengaruhi soal penanganan bencana di daerah.
“Ya, pada hari semasih belumnya saya juga menjalankan kunjungan kerja ke Tapteng. Prinsip dasar saya telah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana,” kata Tito ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, bila ada permasalahan politik antara legislatif bersama eksekutif di daerah justru akan merugikan rakyat.
“Nah, kini bila seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat. Di sana kan lagi ada bencana. Belum berakhir, banjir lagi,” katanya.
Tito mengingatkan soal pemulihan Tapteng terhadap bencana alam yang terjadi.
“Kemarin saya menyaksikan DAM, ada Sabo DAM dibangun. Memang cara satu-satunya Sabo DAM itu. Untuk… makanya dipercepat oleh Menteri PU. Karena kenapa? Karena pada hari semasih belumnya banjir lagi makin kurang 3 bulan lalu kan. Sudah dibersihkan, lalu kena lagi, Kecamatan Tuka itu, habis tertutup seluruh bersama lumpur,” ungkapnya.
“Nah, masyarakat sekitar mengungsi lagi, telah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya. Anggaran telah diberikan oleh Bapak Presiden Rp123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi Rp14 miliar. Tapi jangan sampai ini lalu saya dengar realisasinya masih kecil lantaran salah satunya perdebatan bersama DPR,” sambungnya.
Untuk itu, Tito mengaku telah turun tangan ke Tapteng menyelesaikan masalah perbedaan politik yang ada antara legislatif dan eksekutif terutama soal urusan APBD yang dapat merugikan masyarakat sekitar apalagi di tengah pemulihan pasca bencana.
“Nah, janganlah. Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah lalu perbedaan politik menciptakan gangguan terhadap operasi kemanusiaan demi menyelamatkan masyarakat sekitar. Kalau telah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat sekitar, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu,” pungkasnya.
Semasih belumnya, lima pimpinan parpol DPRD Tapteng bertemu pada 4 September 2026 demi menyikapi pihak pemerintahan Bupati Masinton Pasaribu.
Mereka menilai pengelolaan APBD 2026 tidak profesional serta mengecam penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir yang amat lambat.
Akibat berbagai persoalan tersebut, lima parpol mewacanakan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu serta menginformasikannya ke aparat hukum.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
