MediaMerdeka.com – Akademisi sosial-politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai munculnya remiliterisme pada era pihak pemerintahan pada saat ini menjadi ancaman serius untuk demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ubedilah dalam diskusi publik bertajuk “Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Mendedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia” yang digelar di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Dalam pemaparannya, Ubedilah menerangkan sedikitnya terdapat sejumlah faktor yang menciptakan fenomena remiliterisme pada saat ini dinilai jauh makin berbahaya dibanding semasih belumnya.
Menurut dia, remiliterisme merupakan fenomena sosial-politik yang ditandai bersama kembalinya militer ke ruang-ruang sipil yang sewajibnya dijalankan secara demokratis.
“Militerisme artinya kebangkitan atau kembalinya militer di ruang-ruang sipil. Itu amat bertentangan bersama prinsip demokrasi dan HAM,” ujar Ubedilah.
Ia menilai menguatnya kecenderungan militeristik pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari genealogi politik dan latar sosial kekuasaan yang sedang berlangsung.
Menggunakan pendekatan critical discourse analysis, Ubedilah menyebutkan cara pandang kekuasaan pada hari ini dipengaruhi oleh jejaring sosial-politik yang dekat bersama kultur Orde Baru.
“Kognisi sosial Presiden dipengaruhi oleh unsur ayahnya, mertuanya. Faktor itu punya pengaruh besar terhadap pembentukan cara pandang kekuasaan pada hari ini,” katanya.
Menurut dia, terdapat imajinasi politik masa lalu yang masih hidup di dalam struktur elite kekuasaan pada saat ini, khususnya romantisme terhadap era Orde Baru yang militeristik.
“Imajinasi sosiologis-politiknya masih mengangkut bayangan masa lalu. Ada romantisme terhadap masa Orde Baru yang dianggap indah secara subjektif,” ujar Ubedilah.
Ia menilai kondisi tersebut lalu melahirkan kecenderungan demi kembali melibatkan militer secara luas dalam kehidupan sipil dan tata kelola negara.
“Remiliterisme itu lahir lantaran ada kognisi sosial tentang masa lalu yang ditafsirkan secara subjektif oleh elite kekuasaan,” katanya.
Soroti Pelanggaran HAM dan Ruang Dialog
Ubedilah lantas menyoroti menguatnya remiliterisme yang menurut dia terjadi bersamaan bersama masih belum tuntasnya persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu.
More Read
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kemunduran serius untuk perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
