MediaMerdeka.com – Di tengah mencuatnya isu perombakan kabinet yang sempat menyeret namanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menjalankan efisiensi dan refocusing belanja negara secara besar-besaran pada 2027 sebagai untukan dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi.
Komitmen tersebut disampaikan Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dalam pemaparannya, pihak pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8%-6,5% pada 2027, bersama target jangka menengah menuju level 8% pada 2029.
Namun, target ambisius tersebut tidak akan ditempuh melalui ekspansi belanja negara yang agresif. Sebaliknya, pihak pemerintah memilih jalur efisiensi anggaran dan penataan ulang prioritas belanja.
Data yang dipaparkan Purbaya memperlihatkan konsumsi pihak pemerintah pada 2027 diperkirakan cuma tumbuh 4,3%-7,7%, makin rendah dibandingkan outlook 2026 yang mencapai 8,4%-10%. Angka tersebut mengindikasikan pihak pemerintah mengawali menahan laju pengeluaran negara demi menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam rancangan awal, belanja pihak pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.059,3 triliun, sementara Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan Rp306,1 triliun.
Purbaya menegaskan efisiensi belanja bukan berarti pihak pemerintah mengurangi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, anggaran akan diarahkan makin fokus pada program-program yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas dan investasi.
“Ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai bersama 6,5% bersama trajektori menuju 8% pada tahun 2029,” kata Purbaya dalam rapat tersebut.
Menurutnya, mesin utama pertumbuhan ekonomi ke depan bukan lagi berasal dari belanja pihak pemerintah, melainkan investasi yang makin kuat dan berkualitas. Karena itu, pihak pemerintah akan mempercepat berbagai reformasi demi menghilangkan hambatan investasi yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.
Salah satu strategi yang diandalkan merupakan debottlenecking atau penghapusan berbagai kendala struktural yang menghambat realisasi investasi. Langkah tersebut mencakup penyederhanaan proses perizinan, penguatan ketentuan hukum, hingga peningkatan koordinasi antar-keaparatur negara kementerianan dan lembaga.
Pendekatan tersebut menandai perubahan arah kebijakan fiskal pihak pemerintah. Jika selama sejumlah tahun terakhir pertumbuhan sejumlah ditopang oleh belanja negara, maka mengawali 2027 pihak pemerintah tampaknya akan makin mengandalkan investasi swasta sebagai motor utama ekonomi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
