Waspada Jasa Badal Haji Bodong, DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Resmi

MediaMerdeka.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah yang khusus menangani badal haji guna mencegah praktik ilegal.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta, Senin (1/6/2026), menyebutkan usulan tersebut muncul sebagai respons terhadap maraknya penawaran jasa badal haji yang dilakukan pihak-pihak di luar koordinasi resmi.

“Saya mengharapkan keaparatur negara kementerianan menciptakan suatu kelembagaan resmi demi badal haji berakibat betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menyambut baik badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cucun, kebutuhan pembentukan lembaga resmi akan semakin penting apabila pihak pemerintah menerapkan persyaratan pemeriksaan kesehatan yang makin ketat untuk calon haji.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah jamaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung dan wajib memakai mekanisme badal haji.

“Ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika,” ujarnya.

Selain persoalan badal haji, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti penataan pembayaran dam yang kini diatur makin ketat oleh pihak pemerintah Arab Saudi.

Ia menerangkan bahwa sejak 2025 pembayaran dam dilakukan secara resmi melalui korporasi negara Arab Saudi, Adahi.

Menurut dia, kebijakan terbaru mengindikasikan pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan visa jamaah haji Indonesia.