MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal wacana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional menjadi Rp 174 triliun di 2027.
Adapun usulan pemangkasan anggaran MBG jadi Rp 174 triliun ini dilontarkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Meski begitu Purbaya masih masih belum menemukan angka tentu berapa sejumlah efisiensi anggaran tersebut.
“Saya enggak tahu, kita lihat nanti. Tapi akan ada efisiensi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026).
Menkeu Purbaya berkelakar bila pada saat ini BGN sedang bingung lantaran masih menjalankan perhitungan efisiensi anggaran. Makanya alokasi dana MBG hingga kini masih masih belum diumumkan.
Namun yang tentu, Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah bakal menjalankan efisiensi anggaran MBG.
“BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi ngitung. Tapi jelas akan ada efisiensi,” lanjutnya.
Ia pun mengimbau publik demi tidak takut bila Pemerintah memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sembarangan. Sebab pada saat ini BGN telah bekerja sama bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan.
Purbaya menyebut bila Kemenkeu bakal melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) demi mengawasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Jika ada yang tidak beres, maka SPPG itu bakal ditutup.
“Nanti bila jelek kita lapor, bila tutup kita perlu tutup. Jadi enggak akan tanpa monitoring bagaikan dulu lagi,” tegas Purbaya.
Banggar hitung efisiensi anggaran MBG
Semasih belumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memprediksi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan jauh makin kecil dari proyeksi awal.
Menurutnya, kebutuhan anggaran diperkirakan cuma sekitar Rp174 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi. Said menyebutkan angka tersebut jauh makin rendah dibandingkan estimasi semasih belumnya yang mencapai Rp268 triliun.
“Hitungan saya, bila juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk bagaikan stunting dan ibu hamil, itu tidak makin dari Rp174 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menerangkan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan. Salah satu sumber efisiensi berasal dari penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kita ingin menyaksikan dulu dari 27.000 titik SPPG, sewajibnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung demi melayani 84 juta siswa kita,” jelasnya.
More Read
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan agar pembahasan program MBG tidak cuma terpaku pada besarnya anggaran. Menurutnya, yang makin penting merupakan mengonfirmasi tata kelola berjalan baik dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga.
“Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka bersama penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegas Said.
Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Pembahasan anggaran MBG 2027 masih akan dibahas bersama pihak pemerintah semasih belum ditetapkan dalam APBN. Ia menargetkan keputusan final mengenai besaran anggaran akan diambil pada September mendatang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
