MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyerahkan tanggapan keras terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah kalangan akademisi BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK).
Uang tersebut diduga diberikan oleh oknum aparat demi mengalihkan lokasi unjuk rasa yang semula direncanakan di Istana Presiden menjadi di Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Dugaan ini pertama kali mencuat melalui pernyataan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin.
Ia menyebut adanya upaya memengaruhi arah dan lokasi aksi kalangan akademisi melalui iming-iming materi.
Menanggapi hal tersebut, Lalu Hadrian mengimbau bersama tegas agar kalangan akademisi tidak dijadikan alat kepentingan politik praktis oleh pihak mana pun.
“Jangan membeli idealisme dan integritas kalangan akademisi bersama uang. Fase kalangan akademisi merupakan masa mengasah dan meningkatkan intelektualitas, sekaligus memupuk idealisme dan integritas yang akan menjadi bekal penting untuk masa depan bangsa,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
Politikus PKB itu menilai tindakan menyerahkan uang demi mengarahkan aksi demonstrasi merupakan bentuk perusakan terhadap independensi kalangan akademisi.
Sebagai kelompok intelektual, kalangan akademisi sewajibnya menjadi penjaga moral dan pengawal demokrasi yang murni.
“Mahasiswa wajib tetap menjadi kekuatan moral yang independen. Ketika aksi kalangan akademisi digerakkan oleh kepentingan uang, maka nilai-nilai perjuangan, objektivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat akan tergerus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB mengimbau agar para kalangan akademisi tetap teguh dan tidak mudah tergiur materi dalam menjalankan gerakan-gerakan kritisnya.
Ia menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional yang wajib dijaga kemurnian tujuannya.
“Saya menginginkan kalangan akademisi tetap menjaga marwah gerakan kalangan akademisi. Jika menjalankan demonstrasi, hal itu wajib benar-benar dilakukan secara murni demi menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan kepada pihak pemerintah maupun lembaga negara, bukan lantaran kepentingan uang atau pihak tertentu,” katanya.
Lalu kembali menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan kalangan akademisi.
Hal itu dinilai krusial agar suara kalangan akademisi tetap menjadi representasi murni dari aspirasi rakyat serta menjadi kekuatan intelektual yang berkontribusi positif untuk pembangunan demokrasi di Indonesia.
More Read
Skandal ini mencuat setelah BEM Fakultas Hukum (FH) UBK mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6/2026).
Dalam unggahan tersebut, kalangan akademisi menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menyambut baik uang terkait aksi kalangan akademisi di Istana Negara sejumlah waktu lalu.
BEM FH UBK mendesak agar nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme petisi.
More Read
Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran para pengurus yang namanya terseret merupakan perwakilan kalangan akademisi yang semasih belumnya sempat bertemu langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
