MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar dalam waktu dekat memperkuat kesiapsiagaan menyikapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan bersama musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah itu dinilai penting demi meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.
Instruksi itu disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan bersama Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mendagri menerangkan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mengawali Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan teramat terasa saat musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Karena itu, pihak pemerintah daerah (Pemda) diminta dalam waktu dekat menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujarnya.
Mendagri menerangkan, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang makin panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu merupakan dampak kebarangkalian kebakaran hutan dan lahan … Yang kedua merupakan kekurangan air,” katanya.
Ia mengimbuhkan, pihak pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui keaparatur negara kementerianan dan lembaga terkait. Keaparatur negara kementerianan Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjalankan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah dalam waktu dekat menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait guna memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data yang telah disampaikan BMKG, BNPB, Keaparatur negara kementerianan Pertanian, serta Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum.
Ia juga mengimbau para kepala daerah mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan bersama para kepala daerah dan wali kota agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pihak pemerintah desa demi meningkatkan kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla dan dampak lain akibat El Nino.
Melalui koordinasi lintas sektor itu, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara makin cepat, terukur, dan efektif.
Rapat itu dihadiri secara langsung di antaranya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya.***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
