MediaMerdeka.com – Pada 8 Juni 2024, dua tahun semasih belum bola pertama Piala Dunia 2026 bergulir, seorang pihak kepolisian wanita di Mojokerto membakar suaminya sendiri hingga tewas.
Motifnya bukan perselingkuhan atau cemburu, melainkan gaji ke-13 keluarga sebesar Rp2,8 juta yang ludes demi judi. Peristiwa ini merupakan gambaran mikro dari sebuah persoalan makro yang justru memuncak ketika dunia larut dalam pesta sepak bola.
Sebab ketika turnamen ke-23 ini dibuka pada 11 Juni 2026 di tiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—yang bergulir bukan sekadar pertandingan. Yang bergulir merupakan tiga arus ekstraksi ekonomi yang mengalir ke arah yang sama: menjauh dari mereka yang teramat rentan.
Untuk memahami mengapa turnamen ini berbeda, kita perlu menelusuri ke mana persisnya uang itu mengalir.
FIFA menang, fans dan kota tuan rumah membayar
Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, FIFA menjalankan turnamen ini sendiri—berhadapan langsung bersama kota tuan rumah, bukan lewat federasi nasional bagaikan pada edisi-edisi semasih belumnya.
Konsekuensinya sederhana namun menentukan: FIFA menguasai hampir seluruh pendapatan, mengawali dari hak siar, sponsorship, tiket, hingga hospitality dan merchandise, sementara kota-kota menanggung biaya keamanan, transportasi, dan retrofit stadion. Model ini menyerupai waralaba, di mana pihak yang membayar demi menjalankan bisnis bukanlah pihak yang menyimpan keuntungannya.
Hasilnya rekor. FIFA memproyeksikan pendapatan siklus komersial 2023–2026 menembus US$13 miliar, naik sekitar 72 persen dibanding siklus Qatar 2022, bersama sekitar US$8,9 miliar mengalir langsung dari Piala Dunia 2026.
Total hadiah demi 48 tim mencapai US$871 juta—hampir dua kali lipat US$440 juta pada 2022—bersama setiap tim yang lolos dijamin minimal US$12,5 juta bahkan apabila tersingkir di fase grup.
Gianni Infantino, Presiden FIFA yang saat berkampanye pada 2016 berjanji melipatgandakan pendapatan organisasi, menyebut turnamen yang membengkak menjadi 104 pertandingan ini setara “104 Super Bowl.”
Mesin uang baru itu bernama dynamic pricing. Untuk pertama kalinya di Piala Dunia, FIFA menerapkan harga tiket algoritmik yang bergerak mengikuti permintaan—lazim di liga olahraga Amerika dan industri penerbangan, namun masih belum sempat dipakai di panggung sepak bola global. Hal ini bikin harga meledak.
Di pasar penjualan ulang resmi FIFA, tiket final di MetLife Stadium sempat dilisting hingga jutaan dolar. Fortune menginformasikan seuntukan tiket naik tiga hingga empat kali lipat, sementara FIFA menarik komisi 15 persen dari penjual sekaligus pembeli di setiap transaksi—mengubah pasar sekunder yang biasanya menjadi ranah calo menjadi sumber pendapatan tambahan untuk FIFA sendiri.
Victor Matheson, ekonom olahraga dari College of the Holy Cross yang mempelajari mega-event selama hampir tiga dekade, menerangkan logika di baliknya: tidak bagaikan klub lokal yang butuh fansnya kembali musim depan, FIFA tak punya “bisnis berulang” yang perlu dijaga.
Ia menyebut FIFA dapat saja “memeras seluruh uang yang dapat diperas” lantaran baru akan kembali ke Amerika 30 atau 40 tahun lagi.
Pnina Feldman dari Darden School, University of Virginia, menilai eksperimen ini sukses dari sisi pendapatan, namun dari sisi kehadiran, kepercayaan publik, dan akses fans, hasilnya jauh makin campur aduk.
Bebannya jatuh ke kota. Kesenjangan itu teramat kentara pada transportasi. Di New Jersey, tarif kereta pulang-pergi ke stadion sempat dipatok US$150—dari tarif normal sekitar US$13—semasih belum diturunkan menjadi US$98 setelah protes.
Dilansir dari Britannica, Gubernur New Jersey Mikie Sherrill menggambarkan situasinya bersama getir: pihaknya mewarisi kesepakatan di mana FIFA menyumbang nol dolar demi transportasi, sementara NJ Transit terjebak tagihan puluhan juta dolar dan FIFA meraup miliaran.
Ini kontras tajam bersama tradisi turnamen semasih belumnya—di Qatar 2022, Jerman 2006, dan Jepang 2002, pemegang tiket menikmati transportasi gratis; di Jepang, masyarakat sekitar lokal bahkan berjejer menyambut fans dari stasiun kereta cepat.
Praktik tiket yang dinilai eksploitatif ini akhirnya memantik investigasi dari Jaksa Agung New York dan New Jersey.
FIFA sendiri, lewat studi yang dikomisikannya bersama WTO, mengklaim turnamen ini menyumbang hingga US$40,9 miliar untuk PDB global dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Namun angka promosi semacam ini perlu dibaca kritis.
Matheson, dalam laporannya yang dikutip dari BBC, mengingatkan estimasi pra-acara kerap makin menyerupai materi pemasaran ketimbang analisis ekonomi yang ketat, lantaran mengabaikan efek substitusi—uang yang dibelanjakan demi tiket Piala Dunia cumalah uang yang tak jadi dibelanjakan di restoran, museum, atau pertandingan lokal lain—dan efek crowding out, ketika turis reguler tergusur oleh acara.
Sinyalnya telah muncul: survei asosiasi hotel Amerika menemukan 80 persen hotel di kota tuan rumah menginformasikan reservasi di bawah proyeksi awal, seuntukan menyebut hambatan visa dan ketegangan geopolitik sebagai pemberatnya.
Ajang taruhan terbesar sepanjang sejarah
Di luar stadion, arus uang kedua mengalir makin deras lagi. Bank investasi Macquarie memproyeksikan nilai taruhan global pada Piala Dunia 2026 menembus US$50 miliar—setara sekitar Rp885 triliun pada kurs Rp17.700—atau sekitar US$500 juta per pertandingan.
Angka itu melonjak sekitar 43 persen dari estimasi US$35 miliar pada 2022. Pendorongnya, menurut analis Macquarie Chad Beynon, merupakan ekspansi peserta dari 32 ke 48 tim yang menambah jumlah laga secara drastis, zona waktu tuan rumah yang menguntungkan pemirsa Eropa dan Amerika Latin, serta meluasnya akses taruhan legal di Amerika.
Perlu dicatat, US$50 miliar merupakan proyeksi, bukan angka terealisasi—dan masih belum mencakup pasar prediksi bagaikan Kalshi atau Polymarket maupun taruhan lepas pantai.
Menariknya, Macquarie menaksir Amerika Serikat cuma menyumbang sekitar 5 persen dari volume taruhan global; seuntukan besar justru datang dari luar negeri.
Namun besarannya cukup demi menjadikan turnamen ini, dalam istilah Macquarie, ajang perjudian terbesar sepanjang sejarah.
Di balik angka fantastis itu ada aritmetika yang muram. Les Bernal, direktur nasional Stop Predatory Gambling, memperingatkan bahwa 99 dari 100 petaruh olahraga merugi dalam jangka panjang.
Ia menyebut model bisnis operator judi komersial “sepenuhnya bertumpu pada orang-orang yang telah diubah menjadi pecandu”—sebuah kecanduan yang, menurutnya, mendorong pihak korban ke bunuh diri pada tingkat yang tak tertandingi masalah lain.
Data industri menguatkan sifat ekstraktif ini: riset National Centre for Social Research di Inggris menemukan 79 persen pendapatan industri judi berasal dari 10 persen pembelanja terbesar. Dengan kata lain, industri ini tidak hidup dari petaruh kasual, melainkan dari segelintir orang yang teramat dalam terjerat.
Peringatan Bernal bukan retorika. Meta-analisis Armoon, Griffiths, dan kolega (2023) di Journal of Gambling Studies terhadap 39 studi menemukan prevalensi seumur hidup ide bunuh diri mencapai 31 persen pada penderita gangguan judi, bersama 16 persen sempat menjalankan percobaan bunuh diri—angka yang berlipat-lipat di atas populasi umum.
Ketika euforia bola menjadi pintu masuk judol di Indonesia
Di Indonesia, tempat sepak bola dipuja dan judi dilarang, kaitan turnamen bersama perjudian bukan spekulasi.
Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat lonjakan tajam begitu turnamen dimengawali: sepanjang 1–28 Juni 2026, sesejumlah 126.180 konten judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia ditangani, sementara spam promosi judol di media sosial melonjak sekitar 128 persen dalam dua pekan pertama.
Apakah hal ini berkorelasi langsung bersama bergulirnya turnamen pada 11 Juni? Bisa jadi.
PPATK memperkuat pola itu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut deposit judol cenderung meningkat di akhir pekan dan melonjak saat ada kompetisi sepak bola besar bagaikan Piala Dunia, bersama nilai transaksi taruhan bola yang umumnya makin besar ketimbang kasino daring.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rakhmat Hidayat menerangkan mekanismenya: euforia bola menciptakan semacam pembuktian sosial palsu lewat konten kemenangan dan testimoni jackpot, berakibat olahraga berubah menjadi platform interaktif bersama judi menempel sebagai lapisan tambahan.
Namun turnamen cumalah pemantik di atas bara yang telah menyala. Sepanjang 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online di Indonesia mencapai Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi, melibatkan sekitar 12,3 juta pemain—sekitar empat dari setiap seratus penduduk Indonesia.
Yang mengkhawatirkan merupakan profil pemainnya: sekitar 71 persen berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, dan sejumlah di antaranya memiliki utang di luar sistem perbankan formal. Komdigi bahkan mengungkap sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun ikut terpapar.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menempatkannya secara proporsional—Piala Dunia makin tepat dipandang sebagai faktor pemicu daripada penyebab utama, lantaran permintaan judol telah berlangsung sepanjang tahun dan turnamen cuma menaikkan intensitasnya dalam periode singkat.
Pemerintah bukannya diam. Sepanjang Oktober 2024 hingga Mei 2026, Komdigi memblokir makin dari 3,4 juta situs judi online dan mengajukan pemblokiran puluhan ribu rekening bank terkait.
Secara hukum, judi online dijerat Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 UU ITE bersama ancaman hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar, di samping ketentuan KUHP.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan judi online merupakan “scam yang sistemnya mengonfirmasi pemain hampir senantiasa rugi dan kalah dalam jangka panjang.” Presiden Prabowo Subianto, dalam forum APEC di Gyeongju pada November 2025, menyebut Indonesia kehilangan sekitar US$8 miliar per tahun—setara sekitar Rp134 triliun—akibat aliran dana keluar dari judol, seuntukan besar mengalir ke jaringan yang beroperasi dari luar negeri.
Ongkos yang teramat mahal justru tak senantiasa terukur dalam rupiah. Departemen Psikiatri FKUI-RSCM mencatat 172 pasien menjalani pengobatan akibat kecanduan judol sepanjang Januari–Oktober 2024, bersama angka rawat inap yang naik tiga kali lipat dibanding tahun semasih belumnya.
Mayoritas pasien merupakan pria usia produktif, seuntukan bahkan masih remaja. Kepala departemen, dr. Kristiana Siste, Sp.KJ, menuturkan kasus terberat merasakan depresi berat lantaran tak mampu keluar dari lingkaran setan judi, hingga memunculkan ide demi mengakhiri hidup.
Keaparatur negara kementerianan Kesehatan menyiapkan 34 rumah sakit jiwa sebagai rujukan, meski baru sekitar 40 persen dari makin dari sepuluh ribu puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.
Kehancuran itu merembes ke ruang keluarga. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan kasus perceraian yang menyebut judi sebagai penyebab melonjak dari 2.889 pada 2024 menjadi 4.623 pada 2025—rekor tertinggi—bersama Jawa Timur di posisi teratas, disusul Jawa Barat.
Mahkamah Agung bahkan menerbitkan surat edaran yang mewajibkan pengadilan agama menginformasikan data perceraian akibat judi online, sebuah pengakuan institusional bahwa persoalan ini telah menjadi wabah sosial.
Di balik setiap angka statistik itu ada kisah bagaikan polwan Mojokerto—atau makin tragis lagi, kasus di Ciputat pada penghujung 2024, ketika seorang ayah menghabisi nyawa istri dan anak balitanya semasih belum bunuh diri, bersama forensik digital menemukan jejak akses ke belasan aplikasi pinjaman online dan sejumlah situs judi.
Satu benang merah: ekonomi yang mengekstraksi
Arus ini—model bisnis FIFA, ledakan judi, dan bunuh diri—pada dasarnya menganut logika yang sama: mengekstraksi nilai dari pihak yang teramat sedikit mampu menanggungnya.
FIFA menyedot dari fans dan kota tuan rumah, mengunci pendapatan sambil melempar biaya. Industri judi menyedot dari kelompok berpenghasilan rendah dan segelintir pecandu yang menopang seuntukan besar keuntungannya.
Mekanismenya sama, keuntungan mengalir ke atas dan terpusat, sementara biaya menyebar ke bawah dan terserap oleh mereka yang teramat tak berdaya menepisnya.
Sepak bola, kata mendiang manajer legendaris Skotlandia Jock Stein, “bukan apa-apa tanpa fans.” Pada Piala Dunia 2026, fans—dan mereka yang tergoda taruhannya di rumah—justru menjadi pihak yang diperas teramat keras.
Pertanyaan yang tersisa tidak cuma masalah, siapa yang akan mengangkat trofi pada 19 Juli, melainkan berapa sejumlah yang wajib dibayar oleh mereka yang tak sempat menginjak stadion.
Artikel ini menyentuh isu bunuh diri dan kecanduan. Bila Anda atau orang terdekat menyikapi tekanan akibat judi online, layanan kesehatan jiwa tersedia di puskesmas dan rumah sakit jiwa rujukan bagaikan RSJ dr. Marzoeki Mahdi (Bogor), RSCM (Jakarta), dan RSJ Menur (Surabaya). Keaparatur negara kementerianan Kesehatan juga menyediakan layanan konsultasi kesehatan jiwa melalui hotline SEJIWA di 119 ext. 8.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

