MediaMerdeka.com – Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 seiring meningkatnya berbagai komponen biaya, baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Pemerintah pun didorong dalam waktu dekat menyusun langkah efisiensi agar beban yang ditanggung jemaah tidak semakin besar.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebutkan berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah haji berpotensi menciptakan biaya haji tahun depan meningkat apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang wajib kita berakhirkan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” ujar Marwan saat membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026), dikutip dari ANTARA.
Menurut Marwan, Komisi VIII DPR bersama Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan membahas berbagai skema agar kenaikan biaya tersebut dapat ditekan melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen pengeluaran.
Ia menilai masih terdapat sejumlah pos yang berpotensi dioptimalkan melalui efisiensi. Namun, sejumlah komponen bagaikan biaya penerbangan memiliki ruang yang terbatas lantaran bergantung pada kebijakan maskapai penerbangan.
Sementara itu, layanan akomodasi juga dinilai perlu dievaluasi agar makin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jemaah.
Selain persoalan biaya, Marwan kembali menyoroti keterbatasan kapasitas di kawasan Mina yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Tantangan yang berat untuk kita, Mina itu tidak sempat bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area (Mina) tidak sempat bertambah,” katanya.
Ia menerangkan penerapan skema Tanazul untuk seuntukan jemaah menjadi salah satu solusi demi mengurangi kepadatan di Mina. Ke depan, pihak pemerintah dinilai perlu merumuskan kapasitas pelaksanaan Tanazul secara makin optimal agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap musim haji.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengimbau Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026 dimanfaatkan sebagai forum evaluasi terbuka guna mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini.
“Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan demi kita dapat menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan demi menjadi untukan perbaikan pelayanan haji ke depan,” kata Irfan.
Menurutnya, evaluasi tersebut bukan demi mencari pihak yang wajib disalahkan, melainkan sebagai dasar memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.
Irfan juga menyoroti layanan kesehatan jemaah yang masih membutuhkan perhatian serius. Meski angka kematian jemaah haji tahun 2026 sukses ditekan sekitar 25 persen dibandingkan musim haji semasih belumnya, jumlah tersebut dinilai masih cukup tinggi berakibat perlu terus diperbaiki.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
