MediaMerdeka.com – Isu mengenai pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun demi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Hari ini rakyat sedang dihebohkan bersama isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta bersama nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pihak pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak aparatur negara kementerian, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin bersama anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?” ujar Mufti dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Mufti membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang cuma berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit.
Menurutnya, apabila pihak pemerintah menjalankan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, sewajibnya harga per unit dapat jauh makin efisien.
“Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu lalu cek di Shopee, Tokopedia, harganya makin murah lagi cuma Rp 300 ribuan. Itu bila beli satuan. Artinya bila pihak pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya tentunya jauh makin murah dari Rp 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya dapat barangkali menghempaskan tikus-tikus di KDKMP,” jelasnya.
Kemudian ia juga menyoroti terkait Keaparatur negara kementerianan Koperasi dan PT Agrinas Pangan yang senantiasa diam-diam dalam menjalankan pengadaan barang demi KDKMP.
Untuk itu, ia mengimbau agar disediakan dashboard agar setiap rakyat dapat memantau setiap pengadaan.
“Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan demi Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita seluruh dapat memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita,” tegas ia.
Sementara itu, Menkop Ferry mengaku tidak tahu terkait adanya pengadaan kipas angin tersebut.
“Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini lantaran pengadaannya bukan di kami, Pak” jawabnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
