MediaMerdeka.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengimbau pihak pemerintah pusat dalam waktu dekat mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp132 triliun demi menolong daerah membayar gaji Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah itu dinilai penting agar tidak ada lagi daerah yang merumahkan pegawai lantaran kekurangan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Said merespons aksi demonstrasi PPPK di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang memprotes rencana perumahan pegawai akibat tekanan fiskal pihak pemerintah daerah.
“Sewajibnya tidak terjadi dalam kondisi bagaikan ini. Jangan sampai terjadi (perumahan pegawai),” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Said, Banggar DPR sejak awal telah mengingatkan pihak pemerintah mengenai beratnya kondisi keuangan yang dihadapi sejumlah daerah. Karena itu, pihak pemerintah diminta dalam waktu dekat menyalurkan hak daerah agar roda pihak pemerintahan tetap berjalan, termasuk pembayaran gaji PPPK.
Ia membeberkan, salah satu penyebab terganggunya pembayaran gaji PPPK merupakan masih belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil secara penuh dari pihak pemerintah pusat.
“Umpamanya dana untuk hasil yang masih belum disalurkan, dalam waktu dekat disalurkan agar daerah dapat bernapas dan mampu membayar honor, gaji P3K. Tadi diputuskan, supaya dana untuk hasil yang kurang salur sebesar Rp132 triliun dalam waktu dekat dicairkan demi daerah-daerah,” tegas Said.
Said menerangkan, selama ini penyaluran DBH baru dilakukan sekitar separuh dari total yang sewajibnya diterima daerah. Padahal, dana tersebut menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja pegawai di daerah.
Ia juga mengakui kemampuan fiskal setiap pihak pemerintah daerah tidak sama. Seuntukan daerah telah mengalokasikan anggaran demi PPPK sejak awal, namun seuntukan lainnya masih merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Menurut Said, persoalan yang mencuat di Tidore Kepulauan kebarangkalian cuma puncak gunung es dari tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah di Indonesia.
“Semoga itu (Tidore) satu-satunya, tapi saya yakin tidak satu-satunya sebenarnya. Masih sejumlah daerah yang memang fiskalnya merasakan tekanan luar biasa. Maka pihak pemerintah wajib turun tangan demi mempercepat, tepat salur dana untuk hasil,” tuturnya.
Said mengimbuhkan pihak pemerintah pusat telah berkomitmen menolong daerah-daerah yang merasakan kesulitan fiskal agar pelayanan publik, termasuk pembayaran hak PPPK, tetap berjalan.
“Pemerintah telah komitmen, untuk daerah yang kesulitan fiskal, pihak pemerintah akan turun tangan. Itu telah ditekankan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
