MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan tentang bahaya kematian demokrasi. Menurutnya demokrasi dapat mati sekalipun tanpa kudeta militer.
Hasto mengingatkan hal tersebut saat menyerahkan pidato kebangsaan dalam peringatan “30 Tahun Kudatuli” di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
“Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli, demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan,” kata Hasto.
Selain ambisi kekuasan, Hasto menyebutkan intervensi lembaga tinggi negara, lembaga eksekutif, juga dapat berakibat terhadap kematian demokrasi.
Salah satu intervensi lembaga tinfgi negara yang dimaksud Hasto menyoal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon kepala negara dan wakil kepala negara (capres-cawapres).
“Sebagaimana terjadi terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023 cuma demi melanggengkan kekuasaan. Ini Pak Ganjar jadi pihak korbannya. Sama Pak Mahfud MD,” kata Hasto.
Menukil pandangan Dr. Sukidi, sosok cendekiawan jebolan Harvard, lulusan Harvard, Hasto menyebutkan demokrasi dalam era modern dapat mati tanpa melalui kudeta militer.
Ia berujar kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal, dan memakai institusi demokrasi yang sah. Tanda-tanda kematian demokrasi salah satunya tampak dari kehancuran supremasi hukum.
“Ini telah dan sedang terjadi,” kata Hasto.
Tanda lainnya, lemahnya penyeimbang dan ketidakhadiran check and balances dalam kehidupan politik nyata.
“Jadi PDI Perjuangan ini partai penyeimbang, Ibu Mega telah mengirimkan surat, menyerahkan penjelasan tentang bagaimana posisi sebagai partai penyeimbang secara ideologis, konstitusional dan mekanisme bekerjanya,” tutur Hasto.
Perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa tidak luput menjadi pendorong kematian demokrasi. Hasto menilai hal demikian sdang terjadi.
“Keempat, hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul termasuk pelemahan masyarakat sekitar sipil. Ini secara empiris terbukti,” ujar Hasto.
Mengenai peringatan “30 tahun Kudatuli”, Hasto menyebutkan peringatan tersebut mengandung tanggung jawab masa depan.
More Read
Ia menilai perlu seluruh elemen menyatukan diri bersama gerakan masyarakat sekitar sipil, perguruan tinggi dan seluruh kelompok pro demokrasi guna menyelamatkan demokrasi.
Demi menjaga nyala api demorkasi, Hasto menyebutkan berbagai perlu dilakukan, bagaikan memperjuangkan supremasi hukum, kebebasan pers dan tersedianya ruang ekspresi untuk kelompok kritis hingga mendorong lembaga legislatif dan eksekutif agar steril dari intervensi kekuasaan.
“Kita juga wajib merombak kebijakan negara agar makin berfokus pada perubahan struktural menuju keadilan pada wataknya yang progresif dalam bidang ekonomi, hukum dan politik. Selain itu, politik moral dan keteladanan politik wajib senantiasa dikedepankan,” kata Hasto.
“Hadirin sekalian, itulah pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, pemikiran-pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang saya sampaikan dan saya di sini cuma bertindak sebagai loud speaker dari beliau. Itulah refleksi ideologis Kudatuli,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
