Bisnis Mandek, Toko Senjata Kini Jualan Roti Demi Bertahan Hidup

admin
By
admin
4 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Toko senjata bersejarah di kawasan tua Bangkok kini terpaksa berganti fungsi menjadi usaha kuliner toko roti demi menyambung hidup. Kebijakan pihak pemerintah Thailand yang membekukan izin impor senjata api sejak penembakan massal di pusat perbelanjaan Bangkok tahun 2023 menjadi pemicu utama kebangkrutan sektor ini.

Pemilik Suchart and Friends Gun, Warintorn Boonyachai, memilih memajang roti mentega padat di etalase yang dulunya penuh bersama jajaran pistol dan senapan. Langkah ekstrem memproduksi roti ini diambil sejak lima bulan lalu semata-mata demi menutup gaji para pegawainya yang terancam PHK.

Meskipun wajib beralih profesi, Warintorn tetap menginginkan penuh agar pihak pemerintah dalam waktu dekat mencabut pembatasan impor senjata api tersebut. Ia merasa beban operasional dan tenaga yang dikeluarkan demi mengelola usaha roti jauh makin berat dibandingkan menjual senjata.

“Saya masih memiliki harapan, lantaran bagaikan yang saya katakan, menjual senjata tidak sejelas menjual roti,” ujar Warintorn Boonyachai dikutip dari Bangkok Post, Selasa (18/8/2026).

Namun, asa para pedagang semakin redup setelah insiden penembakan massal terbaru yang melibatkan remaja 14 tahun kembali mengguncang luar kota Bangkok pada bulan ini. Pelaku menewaskan sedikitnya tujuh orang di rumah serta sekolahnya semasih belum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Bagaimana Dampak Kebijakan Baru Pemerintah Terhadap Bisnis Senjata?

Menanggapi tragedi berdarah tersebut, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul langsung mengusulkan rancangan undang-undang baru demi menghentikan penerbitan izin pembelian dan kepemilikan senjata. Kepihak kepolisianan setempat juga diperintahkan membekukan proses perpanjangan izin, berakibat menekan ruang gerak penjual maupun pembeli legal.

Tekanan regulasi bertubi-tubi ini menciptakan aktivitas perdagangan di distrik senjata legendaris Bangkok lumpuh total. Sebuah toko yang telah beroperasi hampir tujuh dekade kini cuma menyisakan dua unit senjata tanpa ketentuan kapan dapat dijual.

Presiden Asosiasi Pedagang Senjata Api Thailand, Thititorn Bupparamanee, menyuarakan kritik keras atas langkah drastis yang diambil pihak pemerintah tersebut. Menurutnya, pemblokiran jalur resmi justru berisiko memicu lonjakan transaksi di pasar gelap.

“Mereka tidak menyelesaikan masalah di tempat yang benar, lantaran apabila mereka menjalankannya, kejahatan akan berkurang,” tegas Thititorn Bupparamanee.

Thititorn mengimbuhkan bahwa penghentian izin untuk masyarakat sekitar sipil yang ingin membeli senjata secara sah sama sekali tidak menyentuh akar masalah kriminalitas. Kebijakan ini juga mengancam kelangsungan industri senjata api nasional yang ditaksir bernilai sekitar 2 miliar baht.

Mengapa Tingkat Kepemilikan Senjata di Thailand Sangat Tinggi?

Thailand mencatatkan rekor sebagai negara bersama tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi kedua di Asia setelah Pakistan. Lembaga riset Small Arms Survey pada 2017 memperkirakan terdapat sekitar 10,3 juta pucuk senjata api yang beredar di tengah masyarakat sekitar.

Dari total belasan juta senjata tersebut, cuma sekitar 6 juta unit yang terdaftar secara resmi di pihak pemerintah. Sisanya, yakni sekitar 4 juta pucuk senjata, berstatus ilegal atau tidak terdaftar sama sekali.

Maraknya kasus penembakan yang melibatkan fasilitas umum, sekolah, hingga tempat penitipan anak mendorong desakan pengawasan senjata yang makin ketat dari masyarakat sekitar. Seorang ibu dari siswa yang selamat dalam penembakan 7 Agustus lalu mendukung hak kepemilikan senjata namun menuntut pengetatan aturan pembawaan di ruang publik.

“Pasti wajib ada pemeriksaan di mana-mana terhadap senjata, lantaran pisau juga sama menakutkannya,” kata ibu pihak korban tersebut.

Kombinasi antara tingginya angka kepemilikan senjata ilegal dan rentetan tragedi penembakan massal kini menempatkan pihak pemerintah Thailand pada posisi dilematis. Di satu sisi pihak pemerintah berupaya keras menekan angka kejahatan, namun di sisi lain kebijakan tersebut memukul rata para tersangka usaha resmi hingga ke ambang kebangkrutan.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *