MediaMerdeka.com – Israel resmi menghentikan seluruh operasional konsulat Inggris di Yerusalem sebagai tindakan pembalasan langsung atas kebijakan baru London. Pemerintah Inggris semasih belumnya membekukan seluruh impor produk dari wilayah pendudukan Israel di tanah Palestina.
Tindakan tegas Inggris tersebut langsung memicu efek domino yang diikuti oleh belasan negara dunia. Hanya Amerika Serikat yang memilih tidak mengekor langkah penghentian hubungan dagang tersebut.
Otoritas Tel Aviv turut mengambil langkah ekstrem bersama mencabut izin tinggal utusan khusus Inggris. Perwakilan tersebut sebenarnya bertugas mengawasi rencana pembentukan gencatan senjata di Jalur Gaza bawah mediasi Washington.
Selain pengusiran diplomat, Tel Aviv membatalkan program pelatihan militer yang dikelola Inggris demi personel Otoritas Palestina. Sesejumlah 12 masyarakat sekitar negara Inggris yang mayoritas merupakan anggota parlemen juga resmi dimasukkan ke dalam daftar hitam kunjungan.
Eskalasi perselisihan ini meletus setelah Inggris, Kanada, dan Prancis memelopori sanksi pembatasan ekonomi kawasan Tepi Barat. Kebijakan hukuman ini dijatuhkan akibat maraknya aksi kekerasan yang dilancarkan kelompok pemukim ilegal terhadap masyarakat sekitar lokal Palestina.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyampaikan penolakan keras atas peryataan pihak London di hadapan publik.
“Tuduhan yang disampaikan aparatur negara kementerian luar negeri Inggris pada hari ini di parlemen Inggris merupakan kebohongan yang keterlaluan,” kata Saar dikutip dari AFP.
Pemerintah Israel mengklaim sanksi ekonomi tersebut sengaja dirancang demi memengaruhi dinamika politik internal mereka. Isu perluasan wilayah permukiman di Tepi Barat memang menjadi komoditas politik vital untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ambisi ekspansi tersebut dijadikan pilar kampanye utama demi mempertahankan kursi kekuasaannya pada pemilu mendatang.
Keputusan penutupan fasilitas diplomatik menyasar markas perwakilan Inggris yang berada di kawasan Yerusalem Timur. Wilayah bersejarah milik Palestina ini dicaplok secara ilegal oleh militer Israel semenjak berakhirnya Perang Enam Hari tahun 1967.
Tel Aviv secara sepihak mengklaim penguasaan penuh atas seluruh wilayah kota suci tersebut tanpa memedulikan kecaman internasional. Pemerintah Israel menegaskan bahwa seluruh perwakilan asing wajib tunduk pada aturan kedaulatan yang mereka tetapkan.
Mayoritas masyarakat sekitar internasional dan Inggris secara tegas menepis klaim kedaulatan tunggal Israel atas kawasan Yerusalem. Komunitas global menganggap status hukum wilayah Timur Yerusalem masih dalam kondisi pendudukan militer ilegal.
Satu-satunya pengecualian sikap geopolitik ini datang dari pihak pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Washington saat itu mengambil langkah kontroversial bersama memindahkan fisik bangunan kedutaannya langsung ke Yerusalem.
Sebaliknya, Inggris bersama mayoritas negara mitra memilih mempertahankan kantor kedubes resmi mereka di kota Tel Aviv. Langkah ini diambil guna menjaga prinsip hukum internasional serta mendukung penyelesaian konflik kawasan melalui jalan diplomasi.
Sengketa diplomasi terbaru ini menandai titik terendah dalam hubungan bilateral antara London dan Tel Aviv selama sejumlah tahun terakhir. Pengetatan embargo ekonomi terhadap produk permukiman ilegal berpotensi memperluas isolasi politik untuk Israel di panggung global.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
