MediaMerdeka.com – Komjen Suyudi Ario Seto resmi disetujui DPR demi dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (1/10/2026) siang ini.
Di tengah transisi kepemimpinan ini, sorotan publik tertuju pada independensi dan netralitas institusi kepihak kepolisianan dari kepentingan politik kekuasaan.
Pengamat Kepihak kepolisianan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengakui bahwa desain kelembagaan pada saat ini memang menempatkan posisi Kapolri beririsan rapat bersama politik Presiden.
“Dengan desain kelembagaan yang tercantum dalam UU Polri, memang akan amat sulit sosok Kapolri berjarak bersama kepentingan politik Presiden,” kata Bambang saat dihubungi MediaMerdeka.com, Kamis siang.
Kendati berada dalam lingkungan politik yang kuat, Bambang menekankan pentingnya komitmen pimpinan baru demi tetap teguh pada koridor aturan hukum yang berlaku.
“Persoalannya bukan berani atau tidak berani namun bagaimana Kapolri dapat konsisten menjalankan amanat konstitusi,” tegasnya.
Di sisi lain, Komjen Suyudi dinilai memiliki latar belakang pengalaman yang cukup solid demi menakhodai institusi Polri pada saat ini.
Rekam jejaknya mencakup berbagai posisi strategis di fungsi reserse, kepemimpinan kewilayahan, hingga pengalaman memimpin BNN. Kombinasi pengalaman tersebut dinilai amat relevan demi menyikapi tantangan kejahatan konvensional maupun transnasional, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Rekam jejak Suyudi menawarkan kombinasi pengalaman reserse, kewilayahan dan lintas lembaga,” imbuhnya.
Selain itu, statusnya sebagai jenderal muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dianggap menjadi modal tambahan dalam memimpin Korps Bhayangkara.
Meski demikian, ISESS mengingatkan bahwa modal rekam jejak tersebut wajib diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas penegakan hukum dan penguatan netralitas di lapangan.
“Ini dapat menjadi sinyal bahwa Presiden ingin memasuki fase baru reformasi Polri. Setelah lima tahun kepemimpinan Listyo Sigit, publik akan menyaksikan apakah Suyudi cuma melanjutkan kebijakan lama atau menjalankan koreksi terhadap persoalan yang masih belum berakhir,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
