MediaMerdeka.com – Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Meraka menilai gaya kepemimpinannya yang dinilai merakyat, humanis, serta terbuka terhadap kolaborasi bersama kalangan akademisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sekitar.
Penilaian tersebut disampaikan seusai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah menilai, Gubernur Luthfi mampu menerangkan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh demi mengatasinya.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan berupaya menciptakan kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Sebagai akademisi, Finnah memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai Ahmad Luthfi tidak sekadar menyampaikan program, namun juga memperlihatkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran kebijakan.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.
Ia menginginkan pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi untuk daerah lain. Ia secara khusus menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam menolong pihak pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Setali tiga uang, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi menilai, Gubernur Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat bersama masyarakat sekitar dan mampu menempatkan persoalan masyarakat sekitar sebagai prioritas.
“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe kepala daerah yang amat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sekitar sebagai prioritas demi diberakhirkan,” tuturnya.
Menurutnya, prinsip collaborative governance (pihak pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemprov Jateng membuka ruang untuk berbagai pihak demi terlibat dalam proses pembangunan.
Ia menerangkan, hubungan pihak pemerintah bersama perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pihak pemerintah dapat menjadi bahan kajian akademik demi menemukan solusi yang dapat diterapkan.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci teramat pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu dapat menginspirasi kebijakan yang ada di pihak pemerintah,” jelasnya.
Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak cuma menjadi tanggung jawab pihak pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro menilai, sambutan Gubernur Jateng memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
More Read
“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, lalu diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
