MediaMerdeka.com – Pemerintah akan menjalankan pendekatan diplomasi dalam upaya pembebasan jurnalis dan relawan masyarakat sekitar negara Indonesia (WNI) yang dicegat militer Israel saat tengah berlayar dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.
Kepala Staf Kekepala negaraan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi intensif bersama Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri (Kemlu) RI demi mengambil langkah penyelamatan secepat barangkali.
“Saya telah komunikasi bersama Kemlu demi dalam waktu dekat menjalankan pendekatan melalui jalur diplomasi,” ujar Dudung kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Dudung membeberkan informasi terkini mengenai kondisi sembilan masyarakat sekitar negara Indonesia yang berada di dalam rombongan tersebut. Menurutnya, situasi di lapangan masih amat simpang siur.
“Sampai kini masih belum dapat ditentukan posisi terkini dari 9 orang, 5 orang tertangkap dan 4 orang masih keliaran di sejumlah tempat nanti berita terbaru saya kabari,” ungkap Dudung.
Kecaman Keras Kemlu RI
Semasih belumnya, Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri secara resmi melayangkan kecaman keras atas arogansi militer Israel di perairan Siprus, Mediterania Timur.
Militer Israel diketahui mencegat iring-iringan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang mengangkut bantuan logistik untuk rakyat Palestina.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, membeberkan sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap oleh otoritas Israel, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
“Di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI – Rumah Zakat,” terang Yvonne dalam keterangannya.
Selain relawan, nasib jurnalis nasional yang ikut dalam misi tersebut juga menjadi perhatian serius. Yvonne menyebutkan komunikasi bersama kapal yang mengangkut jurnalis Bambang Noroyono masih terputus total.
“Termasuk Bambang Noroyono yang berada di kapal tersebut (masih masih belum dapat dihubungi),” tambahnya.
Yvonne menekankan bahwa Indonesia mendesak Israel demi dalam waktu dekat menghormati hukum humaniter internasional dan melepaskan seluruh aktivis kemanusiaan.
Saat ini, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu juga telah berkoordinasi bersama KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman sebagai langkah kontingensi demi mengonfirmasi keselamatan dan mempercepat proses pemulangan.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama pihak pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang amat cepat,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

