MediaMerdeka.com – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani menggelar rapat koordinasi bersama puluhan investor asal China.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Keaparatur negara kementerianan ESDM, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026) ini menjadi forum untuk pihak pemerintah demi mendengarkan langsung berbagai hambatan yang dihadapi tersangka usaha Negeri Tirai Bambu tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pertemuan ini merupakan langkah pihak pemerintah dalam menyikapi aspirasi investor. Ia menyebut pihak pemerintah berkomitmen demi mencari solusi atas kendala yang ada.
“Kami menangkap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan yang disampaikan, dan kami telah mendengarkan. Jika dapat dipecahkan, ya kami pecahkan,” ujar Purbaya usai rapat.
Purbaya merujuk pada poin-poin yang semasih belumnya sempat disampaikan oleh Kamar Dagang (Kadin) China melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika investasi di Indonesia.
Penjelasan Pemerintah Terkait Fokus Rapat
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan bahwa agenda ini merupakan untukan dari upaya pihak pemerintah mengonfirmasi keberlangsungan korporasi penanam modal asing sekaligus menjaga pendapatan negara.
“Kami mengundang investor China yang telah beroperasi di sini. Kita menjalankan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kami ingin korporasi wajib survive, negara juga wajib memperoleh pendapatan,” jelas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah bentuk respons khusus atas surat protes Kadin China kepada Presiden, melainkan untukan dari agenda rutin evaluasi yang biasa ia lakukan sejak menjabat sebagai Menteri Investasi.
Dalam diskusi tersebut, Bahlil menyoroti bahwa investor China amat menekankan pada pentingnya ketentuan akses bahan baku demi mendukung proses hilirisasi.
“Mereka ingin memperoleh ketentuan bahan baku, bauksit, lalu nikel. Dan saya katakan seluruhnya oke. Karena itu industri hilirisasi, bagaimana barangkali kita membentuk Satgas Hilirisasi baru tanpa mengonfirmasi bahan baku untuk industri tersebut?” tambahnya.
Tindak Lanjut atas Keluhan Kadin China
Semasih belumnya, Kadin China di Indonesia melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi enam poin keluhan mengenai iklim investasi. Dalam surat tersebut, tersangka usaha China menyoroti sejumlah perubahan regulasi yang dinilai memberatkan, antara lain:
- Peraturan pihak pemerintah terkait royalti hasil tambang.
- Aturan kuota produksi nikel.
- Pencabutan insentif kendaraan listrik.
Selain aspek operasional, surat tersebut juga mencantumkan kekhawatiran mengenai regulasi yang dinilai semakin ketat, intensitas penegakan hukum, hingga adanya dugaan tindakan pemerasan dan praktik korupsi oleh oknum pihak berwenang di lapangan.
More Read
Pihak Kadin China mengklaim bahwa korporasi-korporasi asal China selama ini telah berkontribusi besar dalam mendukung program pihak pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar di Indonesia.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
