MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto sewajibnya dilakukan secara selektif, bukan masif.
“Program MBG ini kan bagus, cuma wajibnya selektif, tidak boleh masif,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin di Banten, dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Dia menyebutkan langkah yang perlu dilakukan ialah menyaksikan data yang tercatat di Dinas Kesehatan daerah atau Keaparatur negara kementerianan Kesehatan mengenai kalangan anak yang membutuhkan MBG. Dengan begitu, Aminudin menegaskan pemberian MBG dapat makin tepat sasaran.
“Itu tinggal diambil saja datanya di daerah-daerah mana yang populasi stuntingnya tertinggi, di situlah yang wajib memperoleh MBG makin masif,” ujar Aminudin.
Dari data Dinas Kesehatan daerah atau Keaparatur negara kementerianan Kesehatan, Aminudin menyebut pemberian MBG dapat diuji coba di sejumlah titik atau wilayah, lalu dapat diperluas.
“Kalau udah siap, udah secara tata kelola telah bagus, boleh lalu dimasifkan, diperluas di sejumlah wilayah lain,” tegas Aminudin.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk namun langsung mengelola anggaran besar demi program MBG.
Aminudin menilai kondisi internal BGN pada saat ini masih masih belum matang dari sisi infrastruktur, organisasi, hingga regulasi berakibat, kerawanan masalah tata kelola akhirnya bermunculan.
“Kondisi ini amat rentan terjadi minimal bila kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ujar Aminudin.
Dia menerangkan BGN menyambut baik anggaran sekitar Rp 85 triliun pada 2025 meski serapannya disebut cuma sekitar 60 persen atau Rp 61 triliun. Kemudian pada 2026, anggaran MBG melonjak menjadi Rp 268 triliun.
“Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga masih belum siap telah mendapat anggaran cukup besar bersama anggaran jumbo,” tandas Aminudin.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
