MediaMerdeka.com – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkap sejumlah titik rawan korupsi dan kendala serius dalam implementasi program prioritas Presiden, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Perwakilan Stranas PK, Sari A., membeberkan bahwa salah satu temuan yang teramat mencolok merupakan adanya dana jumbo yang mengendap di rekening pihak ketiga atau yayasan pengelola dapur MBG.
“Ada sekitar 12 triliun dana mengendap di virtual account yayasan. Jadi realisasi dari MBG itu itu ada sekitar 60,57 persen berakibat ada sisanya 12 triliun itu sebenarnya tidak terserap,” ujar Sari dalam diskusi publik yang digelar di Resonansi Space, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (21/5/2026).
Menurut Sari, dana yang tidak terserap tersebut sewajibnya kembali ke kas negara melalui Keaparatur negara kementerianan Keuangan, namun lantaran mekanisme program yang berjalan amat cepat, titik pengawasan menjadi rawan.
Tak cuma soal dana mengendap, Stranas PK melalui kajian KPK juga mencium adanya aroma konflik kepentingan dalam penentuan pelaksana di lapangan.
Sari menyebut pemilihan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung tidak akuntabel.
“Di MBG sendiri KPK pada hari semasih belumnya kajiannya itu menemukan risiko terbesarnya ada pada pemilihan yayasan, pelaksana SPPG yang barangkali ini bila kami lihat modus korupsinya merupakan konflik kepentingan ya yang tinggi,” ungkap Sari.
Berdasarkan metode social network analysis, pihaknya menemukan bahwa kepemilikan atau pengelolaan yayasan tersebut justru mengumpul pada pihak-pihak tertentu.
Bahkan, Sari menyebut telah ada laporan mengenai praktik transaksional demi memperoleh jatah pengelolaan dapur MBG.
“Kami telah memakai metode social network analysis itu ternyata ada sejumlah yang mengumpul pada pihak-pihak tertentu gitu ya kepemilikannya. Bahkan di sejumlah temuan kajian KPK itu telah menemukan ada transaksional demi ke titik-titik SPPG,” ujarnya.
Perencanaan Terburu-buru dan Minim Supplier Lokal
Stranas PK juga menyoroti aspek hulu yakni perencanaan program yang dianggap masih mentah dan terburu-buru.
Sari menyayangkan program MBG yang sejatinya bertujuan memperkuat ekonomi lokal, namun faktanya masih didominasi pemain besar dari luar daerah.
“Supplier lokal yang menyuplai ke MBG itu baru sekitar 1,54 persen dari kebutuhan MBG. Artinya apa? Artinya supplier itu berarti bukan berasal dari daerah tersebut,” katanya.
More Read
Kondisi serupa terjadi pada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sari menyebut program ini masih belum memiliki grand design yang jelas.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
