MediaMerdeka.com – Public Interest Lawyer dan Juru Kampanye di Trend Asia, Renie Aryandani, mengkritik kebijakan transisi energi Indonesia yang dinilai masih menerapkan pola sentralistik dan berpotensi mengorbankan daerah penghasil energi demi memenuhi kebutuhan listrik wilayah lain.
Menurut Renie, pihak pemerintah sewajibnya tidak memaksakan satu model transisi energi demi seluruh daerah lantaran setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi sumber daya, dan kondisi sosial yang berbeda.
“Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang dipihak korbankan demi menerangi wilayah lain, itu satu,” kata Renie saat ditemui dalam Festival “Gugur Gunung Tandang Gawe” di Pamitnya Meeting, Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Ia menilai persoalan mendasar sektor ketenagalistrikan nasional terletak pada masih belum diterapkannya demokratisasi energi.
Akibatnya, daerah yang menjadi sumber energi justru kerap menanggung dampak lingkungan dan sosial yang makin besar dibanding manfaat yang diterima.
Renie mencontohkan ketimpangan yang terjadi antara Pulau Jawa bersama Sumatra dan Kalimantan.
Menurutnya, konsumsi listrik terbesar berada di Jawa, sementara sumber energi bagaikan batu bara sejumlah diambil dari daerah lain yang justru masih menyikapi persoalan pasokan listrik.
“PLTU teramat sejumlah di Pulau Jawa. Terus konsumsi listrik teramat sejumlah di Pulau Jawa juga. Batu baranya diambil dari mana? Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan yang keduanya itu punya infrastruktur listrik yang nggak stabil,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peristiwa pemadaman listrik di Sumatra sebagai salah satu gambaran ketimpangan tata kelola energi yang masih terjadi.
Karena itu, Renie menepis pendekatan kebijakan energi yang ditetapkan secara seragam dari pihak pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap daerah wajib diberi ruang menentukan sumber energi yang teramat sesuai berdasarkan potensi lokal dan kajian ilmiah yang memadai.
“Nggak barangkali misal orang bilang wajib PLTS, nggak dapat juga kita paksakan dari pusat bahwa seluruh daerah wajib PLTS. Enggak, lantaran masing-masing daerah punya potensi misal dari hidro barangkali, dari angin barangkali,” tuturnya.
Ia menegaskan, perencanaan energi wajib berangkat dari kajian lingkungan dan potensi daerah, bukan sekadar target pembangunan nasional.
“Tolong berikan kajian ilmiah potensi di masing-masing wilayah baru direncanakan dan listriknya demi wilayah itu sendiri,” katanya.
More Read
Lebih lanjut, Renie membeberkan bahwa Trend Asia pada saat ini masih menggugat Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) lantaran dinilai minim partisipasi daerah serta masih mempertahankan ketergantungan pada batu bara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
