MediaMerdeka.com – Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menegaskan bahwa kualitas pemilu menentukan legitimasi seluruh bangunan negara.
Oleh seba itu, ia menyerukan masyarakat sekitar demi tidak tinggal diam apabila menemukan indikasi kecurangan yang menciptakan pemilu kehilangan legitimasi.
“Satu hal yang wajib kita sadari bahwa lantaran kita telah memilih demokrasi demi sistem kita, pemilu itu segala-galanya sebenarnya demi bangunan kita sebagai sebuah republik,” kata Saiful di dalam forum Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club, Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan sumber utama legitimasi kekuasaan.
Jika proses pemilu berlangsung cacat atau tidak dipercaya publik, maka legitimasi pihak pemerintahan yang lahir dari proses tersebut juga akan dipertanyakan.
“Jadi bila pemilunya lemah, pemilunya cacat, pemilunya tidak legitimate, berarti kita yang berdiri di dalamnya itu tidak legitimate juga. Oleh lantaran itu legitimasi pemilu itu menjadi segala-galanya,” kata dia.
Saiful menyaksikan kualitas demokrasi Indonesia justru merasakan kemunduran sejak era Reformasi. Ia menyebut Pemilu 2024 sebagai salah satu titik yang memperlihatkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan demokrasi.
“Dalam proses reformasi, sejak reformasi, proses demokrasi yang kita jalankan itu sejak ’99 sampai kini, pemilu itu kualitas semakin memburuk,” ujarnya.
Hal itu tak lepas bersama adanya pelanggaran etik yang diputus Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait proses menjelang Pemilu 2024 lalu.
Ia turut menyinggung adanya dissenting opinion dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilu pada hari semasih belumnya. Kondisi itu menjadi catatan penting terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
“Kemarin pemilu 2024. Dilihat dari situ, pemilu pada hari semasih belumnya tidak sah lantaran orang yang menjalankan pelanggaran konstitusional atau moral gitu merupakan orang yang menurut MKMK itu bersalah dan dihukum,” ujarnya.
“Tapi kenapa hasilnya tetap diterima dan dijalankan? Itu satu, itu telah cacat fundamental,” katanya mengimbuhkan.
Disampaikan Saiful bahwa kualitas pemilu tidak cuma ditentukan pada hari pencoblosan.
Menurut dia, proses panjang menjelang pemilu, termasuk dugaan keterlibatan aparat negara dalam mobilisasi politik, wajib menjadi perhatian publik menjelang Pemilu 2029.
More Read
“Kualitas demokrasi dan kualitas pemilu itu tidak cuma dilihat dari waktu pemilu dijalankan tapi dari proses yang panjang bagaimana negara terlibat, dalam hal ini pihak kepolisian dan tentara terlibat dalam proses mobilisasi massa,” tuturnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
