MediaMerdeka.com – BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Mereka mengaku memilih lokasi tersebut lantaran menilai selama ini DPR tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat merupakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang akan menjadi undang-undang.
“DPR satu pada bulan ini tidak memperlihatkan sikap pro terhadap rakyat. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah ataupun suatu keaparatur negara kementerianan, DPR diam. Dan DPR berfokus cuma pada pembuatan RUU Polri,” kata Ketua BEM Trilogi, Farizal, Senin (15/6/2026).
Farizal menyampaikan bahwa DPR pada saat ini telah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Menurutnya, DPR cuma menyoroti isu-isu populis yang menguntungkan sejumlah pihak.
“Namun kami telah berteriak, DPR masih masih belum menyerahkan statement, DPR masih diam. Dan diam merupakan suatu bentuk pengkhianatan kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Farizal menyebutkan, apabila aspirasi yang disampaikan dalam aksi kali ini tidak didengarkan, maka akan muncul gelombang massa yang makin besar.
“Jangan salahkan kami bila gelombang masyarakat sekitar, gelombang kalangan akademisi, gelombang masyarakat sekitar sipil bakal makin besar daripada pada hari ini,” tandasnya.
Adapun tuntutan BEM SI Kerakyatan dalam aksi kali ini, yakni:
- Menstabilkan nilai tukar rupiah bersama menghentikan pemborosan APBN.
- Mengevaluasi program populis, bagaikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Meminta Presiden dan pihak pemerintah mengakui ketidak berhasilan dalam kepemimpinannya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
