MediaMerdeka.com – Aliansi kalangan akademisi yang menamakan diri BEM Bersatu menduga ada oknum mantan petinggi militer, yakni Jenderal aparat TNI (Purnawirawan) SS di balik gerakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026), menyebutkan salah satu indikasi terlihat dari kepemilikan mobil mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto yang belakangan mengkritik program tersebut.
“Kami menyaksikan indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan bersama jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen aparat TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal aparat TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” kata Rahmat sebagaimana dilansir Antara.
Menurut dia, dugaan keterkaitan di antara keduanya diperkuat oleh kehadiran Tiyo dalam forum yang sama bersama purnawirawan tersebut.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, bagaikan Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen aparat TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, memperlihatkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ucap Rahmat.
Dalam konferensi pers, BEM Bersatu pun menegaskan menepis gerakan kalangan akademisi yang ditunggangi kepentingan politik praktis.
“Kami, BEM Bersatu, menepis segala bentuk penunggangan gerakan kalangan akademisi oleh kepentingan politik praktis. Gerakan kalangan akademisi wajib tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.
Pernyataan itu disampaikan merespons sejumlah aksi kalangan akademisi belakangan ini.
“Kami menilai sejumlah aksi kalangan akademisi belakangan ini mengawali kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.
BEM Bersatu juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Menurut aliansi itu, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat sekitar, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama.
“Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat sekitar justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu menegaskan menepis narasi krisis yang, menurut mereka, tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, bagaikan pemberantasan korupsi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi kalangan akademisi oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujarnya.
Rahmat makin lanjut menyampaikan, BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan kalangan akademisi dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
BEM Bersatu juga mendukung keberlangsungan program MBG bersama catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa “pandang bulu”, serta mengajak kalangan akademisi Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan kalangan akademisi agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” kata dia.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
