MediaMerdeka.com – Peneliti Hukum dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, melontarkan kritik menohok terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Saleh menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden yang amat tinggi memperlihatkan ketidak berhasilan dalam menentukan prioritas antara kepentingan publik dan keinginan pribadi demi menjalankan perjalanan internasional.
“Nampaknya saya ingin bilang Prabowo ini bukanlah negarawan, tapi dia merupakan wisatawan. Jadi lantaran dia luput menentukan mana prioritas negara ketimbang prioritas masyarakat sekitar di dalam negeri,” ujar Saleh saat siniar Deeptalk di kantor MediaMerdeka.com, dikutip pada Senin (15/6/2026).
Berdasarkan catatan dan estimasi CELIOS, dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, Presiden tercatat menjalankan setidaknya 56 kali kunjungan ke luar negeri.
Hal ini dianggap kontradiktif bersama instruksi efisiensi perjalanan dinas yang dikeluarkan pihak pemerintah pada awal 2025.
Saleh membeberkan perhitungan estimasi biaya yang dihabiskan demi puluhan kunjungan tersebut.
Berdasarkan perhitungan per wilayah, kunjungan ke Asia menghabiskan Rp5-10 miliar, Timur Tengah Rp10-20 miliar, Eropa Rp25 miliar, hingga Amerika yang mencapai Rp30 miliar.
“Estimasi CELIOS ya bila misalkan kita lihat kunjungan di negara-negara Asia itu dapat habis budget Rp5-10 miliar, di wilayah timur tengah itu dapat Rp10-20 miliar, lalu Eropa itu dapat di angka Rp25 miliar, di Amerika itu dapat di angka Rp30 miliar,” ungkapnya.
Sentil Gaya Monarki dan Potensi Konflik Kepentingan
Menanggapi pembelaan pihak pendukung mengenai penggunaan dana pribadi Presiden demi menutupi kekurangan biaya lawatan, Saleh mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, bukan monarki.
Ia menyebut praktik penggunaan dana pribadi demi agenda negara lazim dilakukan oleh raja-raja di Timur Tengah.
Namun, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum di Indonesia. Bahkan, Saleh mencium adanya potensi konflik kepentingan yang besar mengingat Prabowo memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
“Dana pribadi ini kita enggak tahu sumbernya dari mana? Apakah dari yayasan? CSR korporasinya Prabowo? atau dari mana dan kita enggak boleh luput bahwa Prabowo punya bisnis,” jelas Saleh.
CELIOS menyayangkan sikap tertutup pihak pemerintah mengenai detail anggaran perjalanan dinas Presiden. Saleh pun secara terbuka menantang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya demi membuka data kepada publik.
“Maka kami sebenarnya menantang terbuka kepada Seskab Teddy demi membuka komponen apa saja yang dipakai dan digunakan oleh pihak pemerintah bersama skema dana pribadi kepala negara demi lawatan ke luar negeri,” ujarnya.
Kritik ini mencuat seiring bersama kekhawatiran terhadap akuntabilitas fiskal negara. Menurut Saleh, ketika rakyat diminta menjalankan efisiensi, namun pucuk pimpinan negara justru memperlihatkan perilaku boros anggaran demi lawatan internasional, maka nilai kenegarawanan tersebut patut dipertanyakan.
More Read
Reporter: Tsabita Aulia
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
