MediaMerdeka.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi disahkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada 8 Agustus 2026.
Pengukuhan ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan institusional antara Kepihak kepolisianan Negara Republik Indonesia (Polri) dan salah satu organisasi kemasyarakat sekitaran (ormas) Islam terbesar di Indonesia tersebut sebagai wujud komitmen bersama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya di upacara pengukuhan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselarasan visi serta semangat antara Polri dan Muhammadiyah demi melindungi masyarakat sekitar Indonesia dari berbagai ancaman.
Langkah ini dinilai bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas keamanan nasional memerlukan kolaborasi erat lintas elemen bangsa.
“Kita memiliki semangat dan tekad yang sama demi menjaga masyarakat sekitar kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap dapat bertahan dan tetap dapat bertumbuh,” demikian ditegaskan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut (8/8/2026).
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya membangun silaturahmi berkelanjutan serta kolaborasi produktif antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci.
Kemitraan ini diharapkan terus berkembang demi menyerahkan dampak positif nyata untuk masyarakat sekitar, bangsa, dan negara, sekaligus menjadi fondasi utama memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepihak kepolisianan.
Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai pernyataan Kapolri memiliki makna mendalam yang mencerminkan komitmen murni terhadap dua hal krusial untuk stabilitas nasional pada saat ini.
“Pertama merupakan komitmen menjaga kesatuan Polri bersama masyarakat sekitar sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sekitar bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Lebih lanjut akademisi ilmu politik dan ilmu hukum yang sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA tersebut menerangkan komitmen kedua Kapolri, yakni mengutamakan keutuhan nasional di tengah dinamika ekonomi dan politik global demi menyukseskan pihak pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Transendensi dari gagasan Kapolri merupakan bagaimana menyatukan masyarakat sekitar sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan teramat dibutuhkan pihak pemerintah pada saat ini,” ujar Boni.
Boni memaparkan bahwa pendekatan society-policing yang diusung Kapolri amat relevan dalam menyikapi tantangan ekonomi serta ketidaktentuan geopolitik global.
Sinergi dan kepercayaan yang terjalin antara penegak hukum dan masyarakat sekitar sipil dinilai menjadi fondasi utama yang memperkokoh stabilitas nasional.
Ia menggarisbawahi bahwa gagasan pemimpinan kepihak kepolisianan ini mengangkut dimensi strategis yang melampaui simbolisme seremonial semata.
More Read
“Penyatuan masyarakat sekitar sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang amat dibutuhkan oleh pihak pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menyikapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global”, ujar doktor filsafat lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.
Pengukuhan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah ini menandai semakin mengakar kuatnya pendekatan keamanan berbasis komunitas (*community-based policing*) dalam strategi institusional Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
