MediaMerdeka.com – Langit Indonesia kembali diselimuti kabut asap seiring melonjaknya luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 107 ribu hektare hingga Agustus 2026. Bencana tahunan ini tak cuma mengancam ekosistem, namun juga melumpuhkan aktivitas masyarakat sekitar dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar secara luas.
Pertanyaan yang muncul merupakan mengapa karhutla kembali meluas dan sulit dipadamkan?
Karhutla Kembali Meluas
Diketahui, karhutla terjadi di sejumlah daerah, mengawali dari Sumatera hingga Kalimantan, serta sejumlah kawasan lain bagaikan Gunung Bromo, Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, dan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah teramat rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kondisi di Sumatera dan Kalimantan menjadi perhatian mengingat sejumlah wilayah memiliki lahan gambut yang mudah terbakar ketika berada dalam kondisi kering.
Api juga dapat berkembang cepat ketika cuaca panas dan kering menciptakan vegetasi serta permukaan lahan kehilangan sejumlah kelembapan.
Peningkatan risiko karhutla terjadi bersamaan bersama fenomena El Niño kuat yang memperparah kondisi kekeringan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut El Niño dapat mempercepat proses perambatan kebakaran yang telah terjadi.
“Kami baru dalam rapat merespons satu situasi atau cuaca yang amat-amat keras dihadapi oleh kita kini, yang biasa disebut bersama El Nino yang kuat, yang telah berlaku dan mengawali berlaku kini sampai bersama awal September atau awal Oktober yang akan datang,” kata Djamari di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Wilayah Terdampak: Kalimantan Barat Jadi yang Terluas
Meluasnya karhutla tidak terjadi di satu titik, namun tersebar di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dari enam provinsi yang menjadi perhatian utama pihak pemerintah, Kalimantan Barat mencatat area terbakar teramat luas hingga 9 Agustus 2026.
Di Kalimantan Barat, luas lahan terbakar mencapai sekitar 28.680,47 hektare. Angka ini menjadi yang terbesar dibandingkan lima provinsi prioritas lainnya dan memperlihatkan tingginya ancaman karhutla di wilayah tersebut.
Riau berada di posisi berikutnya bersama luas area terbakar sekitar 15.551,76 hektare. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat sekitar 3.069,52 hektare lahan terbakar hingga periode yang sama.
Di Sumatera Selatan, luas lahan terbakar tercatat sekitar 664,87 hektare. Salah satu wilayah yang merasakan kebakaran merupakan Ogan Komering Ilir (OKI), yang sejumlah kali dilanda karhutla sepanjang musim kemarau 2026.
Jambi mencatat luas area terbakar sekitar 540 hektare, sementara itu Kalimantan Selatan mencapai sekitar 383,07 hektare.
Jika digabungkan, enam provinsi prioritas tersebut menyumbang sekitar 48.889,69 hektare lahan terbakar hingga 9 Agustus 2026.
More Read
Tak sampai di situ, ancaman kebakaran juga muncul di Pulau Jawa, termasuk kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah mencapai sekitar 742,70 hektare.
Bukan Sekadar Kemarau
Dalam catatan WALHI, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia, bersama luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare. Peningkatan teramat mencolok terjadi pada Juli 2026.
Menurut WALHI, jumlah hotspot bersama tingkat kepercayaan atau skala tinggi melonjak menjadi 615 titik pada Juli, setelah pada April hingga Juni tidak makin dari 74 titik per bulan.
More Read
Kondisi tersebut sejalan bersama peringatan BMKG mengenai meningkatnya ancaman karhutla akibat kemarau yang semakin kering. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 titik panas yang didominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
Kemarau menciptakan lahan dan vegetasi kehilangan kelembapan berakibat makin mudah terbakar. BMKG mencatat 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim telah memasuki musim kemarau, sementara El Niño kuat dan IOD positif turut mengurangi suplai hujan.
“Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.
Namun, kondisi iklim bukan berarti api muncul bersama sendirinya. El Niño bukan sumber api, namun menciptakan lahan semakin kering berakibat satu sumber api sekecil apa pun dapat makin mudah berkembang menjadi kebakaran besar.
Ada Faktor Manusia?
Faktor manusia menjadi persoalan penting dalam situasi tersebut, terutama ketika pembukaan atau pembersihan lahan dilakukan bersama cara yang berisiko.
Temuan WALHI bahkan memperlihatkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi korporasi.
More Read
“Data kami memperlihatkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi korporasi,” ujar Uli Arta Siagian, selaku Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.
Hotspot di kawasan konsesi tersebut, dalam catatan WALHI, mencakup 10.739 titik di HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di konsesi PBPH.
Ancaman kebakaran tidak cuma datang dari wilayah yang selama ini dikenal rawan. Kawasan yang jarang mendapat perhatian bagaikan Papua Selatan pun merasakan peristiwa serupa.
WALHI mencatat terdapat 1.292 titik api di Papua Selatan pada periode 1-9 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sesejumlah 399 titik atau hampir bagaikanga berada di kawasan yang telah dibebani izin maupun dialokasikan demi proyek pangan nasional.
Sesejumlah 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 titik lainnya berada di konsesi perkebunan kelapa sawit.
Data ini menciptakan persoalan karhutla tidak cukup dijelaskan cuma bersama faktor kemarau atau El Niño, namun juga perlu dilihat dari tata kelola lahan dan aktivitas manusia.
Gambut Terbakar, Api Tak Sekadar di Permukaan
Persoalan karhutla menjadi makin rumit ketika api masuk ke kawasan gambut. Lahan gambut yang merasakan degradasi dapat mengering saat kemarau berakibat lapisan bahan organik di dalamnya berubah menjadi bahan yang amat mudah terbakar.
Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, menerangkan kebakaran di gambut tidak cuma terjadi di permukaan.
“Kalau lahan gambut itu kenapa itu makin sulit dipadamkan lantaran memang yang kebakaran di gambut itu apinya itu nggak cuma di permukaan aja,” kata Fiqri kepada MediaMerdeka.com, Selasa (11/8/2026).
Gambut yang rentan terbakar umumnya bukan gambut yang masih dalam kondisi alami, melainkan yang telah merasakan degradasi akibat intervensi manusia.
Kondisi tersebut menciptakan gambut makin cepat kehilangan air dan memiliki lapisan bahan organik kering yang dapat menjadi bahan bakar.
“Jadi apinya itu juga merambatnya itu secara vertikal,” imbuhnya.
Masalah semakin besar ketika api permukaan telah terlihat padam, namun bara masih bertahan di bawah tanah. Bara tersebut dapat terus memanaskan lapisan gambut dan kembali memicu kebakaran ketika kondisi mendukung.
“Di permukaan apinya telah tampak padam, tapi sebetulnya bara api yang di bawah itu masih nyala,” ucapnya.
Maka dari itu, menjaga gambut tetap basah menjadi langkah penting demi mencegah kebakaran berulang. Pencegahan jauh makin efektif dikarenakan gambut bersama kondisi basah makin sulit terbakar dibandingkan gambut yang telah kehilangan kandungan airnya.
Api Meluas, Pemadaman Makin Sulit
Karakter kebakaran gambut menciptakan persoalan tidak berhenti pada bagaimana menemukan titik api. Ketika area terbakar amat luas dan lokasinya sulit dijangkau, petugas juga menyikapi persoalan jarak, ketersediaan sumber air, peralatan, hingga kondisi medan.
Kemampuan satuan tugas sebenarnya telah terus dibangun melalui pelatihan dan koordinasi antarlembaga. Namun, luasnya wilayah yang terbakar menciptakan kebutuhan personel, peralatan, dan sumber air meningkat secara signifikan.
“Dalam pemadaman area yang amat luas itu juga, effortnya amat tinggi sekali dan memang nggak mudah,” ujar Fiqri.
Belum lagi kondisi medan yang dapat mempercepat penyebaran api, terutama ketika angin bertiup kencang. Pada kawasan bagaikan sabana, kerapatan vegetasi yang mengering menciptakan satu titik api dapat menyebar bersama cepat, sementara di kawasan gambut api dapat bergerak di bawah permukaan dan sulit terlihat.
Keterbatasan sumber air menjadi persoalan lain dalam pemadaman di lapangan. Fiqri menilai pihak pemerintah perlu memperkuat pemetaan sumber air dan membangun infrastruktur bagaikan sumur bor di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Yang ditingkatkannya itu merupakan pembangunan atau strategi misalkan ada sumur bor, sumber air,” tuturnya.
Di sisi lain, sistem pemantauan hotspot dan peringatan dini sebenarnya telah tersedia melalui berbagai instansi. Namun, sistem tersebut masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama kawasan terpencil, dan masih terdapat alat pemantauan yang tidak berfungsi optimal.
Saat Asap Masuk ke Kehidupan Warga
Karhutla yang meluas tidak cuma menyulitkan proses pemadaman, namun turut mengangkut dampak langsung untuk masyarakat sekitar. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika paparan berlangsung berulang selama musim kemarau.
Seperti yang dirasakan Luki (29), masyarakat sekitar Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Meski tinggal sekitar 35 kilometer dari lokasi karhutla di Tumbang Nusa, asap cukup terasa dan mengawali mengganggu kondisi kesehatan keluarganya.
“Iya terdampak (karhutla), lumayan kabut. Dampak yang jelas terasa tentunya kesehatan sih, batuk, sesak napas, mata perih,” kata Luki saat dihubungi MediaMerdeka.com, Selasa (11/8/2026).
Diungkapkan Luki, asap teramat kerap terasa sejak siang hingga malam hari. Kondisi tersebut menciptakan aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman, terutama untuk kalangan anak.
Gangguan kesehatan menjadi salah satu dampak teramat cepat dirasakan ketika asap karhutla menyelimuti permukiman. Paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan dan menciptakan kelompok rentan bagaikan kalangan anak, lansia, serta orang bersama gangguan pernapasan makin berisiko.
Luki menyebut kondisi tersebut terus berulang setiap musim kemarau setidaknya sejak 2015 silam. Meski kabut asap di wilayahnya masih belum separah daerah lain, dampaknya tetap dirasakan keluarga sehari-hari.
“Ini udah jadi bencana tahunan tiap kemarau, ya teramat parah memang 2015 itu,” ungkapnya.
Di luar kesehatan, karhutla juga meninggalkan kerusakan pada lingkungan. Kebakaran dapat merusak ekosistem, menghilangkan habitat satwa, serta melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan sekolah, pekerjaan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi dapat ikut terdampak lantaran masyarakat sekitar wajib membatasi kegiatan di luar ruangan.
Pemerintah Kejar Api, Sudah Efektif?
Meluasnya karhutla hingga makin dari 107 ribu hektare menciptakan pihak pemerintah memperkuat operasi pemadaman darat dan udara. Hingga 10 Agustus 2026, pihak pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter dan 10-15 pesawat fixed-wing sesuai kebutuhan demi menangani kebakaran di berbagai wilayah.
Selain pemadaman langsung, pihak pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) demi memicu hujan di wilayah terdampak. Namun, Menko Polkam Djamari Chaniago menyebutkan OMC bergantung pada keberadaan awan hujan yang dapat disemai.
“Selama awan hujan itu tidak dapat kita temukan, tidak ada, kita tidak akan dapat menciptakan hujan buatan,” kata Djamari.
Pemerintah memperkirakan terdapat tiga hingga empat peluang munculnya awan hujan hingga 18 Agustus 2026 yang dapat dimanfaatkan demi OMC.
Pemerintah kini turut mengerahkan penanganan di darat bersama melibatkan satuan tugas terkait dan peralatan pendukung. Langkah tersebut dilakukan mengingat luasnya area terbakar menciptakan pemadaman tidak cukup mengandalkan satu metode.
Jangan Tunggu Api Membesar, Pencegahan Harus Dimengawali Sekarang
Karhutla yang masih terus berulang memperlihatkan penanganan tidak dapat berhenti pada pemadaman setelah api muncul. Pemerintah perlu menggeser seuntukan perhatian ke pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran dan kawasan gambut yang rentan mengering.
Fiqri menilai upaya preventif perlu diperkuat. Hal itu mengingat pemadaman menjadi jauh makin berat ketika kebakaran telah meluas. Menurut dia, keberadaan Manggala Agni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api wajib dibarengi kesadaran seluruh masyarakat sekitar di kawasan rawan.
“Yang perlu memang di-improve di situ merupakan pra bencana atau tindakan preventifnya,” tegas Fiqri.
Pencegahan wajib dimengawali dari pengendalian penggunaan api di kawasan rawan. Penggunaan api demi membuka atau membersihkan lahan perlu dikontrol ketat, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Patroli terpadu menjadi salah satu instrumen yang telah dilakukan pihak pemerintah demi mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Namun, patroli tersebut perlu diperkuat bersama pemantauan hotspot, sistem peringatan dini, serta keterlibatan masyarakat sekitar agar sumber api dapat diketahui semasih belum berkembang.
Di kawasan gambut, pencegahan wajib dilakukan bersama menjaga kondisi lahan tetap basah. Mempertahankan kelembapan gambut merupakan langkah teramat efektif.
Pengawasan terhadap kawasan konsesi tak lepas dari perhatian dan perlu menjadi untukan dari pencegahan. Evaluasi tata kelola lahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti membakar atau lalai menjaga areanya penting dilakukan agar karhutla tidak terus berulang.
Menurut Fiqri, penguatan pencegahan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat sekitar, bukan cuma petugas yang tergabung dalam satuan pemadam.
Warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan rawan wajib memiliki pemahaman tentang pencegahan hingga penanganan awal kebakaran.
“Peningkatan awareness itu yang memang wajib ditingkatkan,” ujarnya.
Persoalan lain yang perlu dalam waktu dekat dibenahi merupakan keterbatasan peralatan dan akses terhadap sumber air ketika kebakaran telah meluas. Pemerintah didorong demi mempersejumlah sumur bor, memperbarui pemetaan sumber air, dan mengonfirmasi titik-titik sumber air di kawasan rawan senantiasa terdata.
Dengan kondisi karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau, pihak pemerintah perlu menjadikan pencegahan sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap pemadaman.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
