MediaMerdeka.com – Pemerintah didorong demi mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA) yang nilainya mencapai makin dari Rp1.152 triliun per tahun.
Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan manfaat yang diperoleh negara dari komoditas strategis bagaikan batu bara, sawit, dan nikel.
Berdasarkan data Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Perekonomian, ekspor SDA menyumbang sekitar 60 persen dari total ekspor Indonesia.
Tiga komoditas utama yang menjadi penopang merupakan batu bara sebesar 8,65 persen, crude palm oil (CPO) 8,63 persen, dan ferro alloy sebesar 5,82 persen.
Pada 2024, nilai ekspor batu bara tercatat mencapai 30,49 miliar dolar Amerika Serikat (AS), produk sawit 27,76 miliar dolar AS, dan ferro alloy sekitar 13,8 miliar dolar AS. Secara total, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai 72,05 miliar dolar AS atau setara makin dari Rp1.152 triliun.
Pengamat Pasar Modal Fendi Susiyanto menilai besarnya nilai ekspor tersebut sewajibnya dapat menyerahkan kontribusi yang makin optimal terhadap perekonomian nasional.
“Batu bara, sawit dan nikel amat strategis dan volume ekspornya amat tinggi. Sebagai aset sumber daya alam, mestinya komoditas-komoditas penting dunia itu dapat menyerahkan nilai tambah yang makin besar kepada perekonomian. Apalagi kondisi geopolitik global terus berubah dan seluruh negara berusaha mengelola aset-aset strategisnya,” ujar Fendi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, langkah pihak pemerintah memperkuat tata kelola ekspor melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi relevan mengingat lalu lintas ekspor komoditas SDA selama ini dinilai masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Fendi menyoroti masih sejumlah eksportir komoditas yang memiliki korporasi afiliasi di luar negeri berakibat diperlukan pengawasan yang makin kuat terhadap transaksi ekspor.
“Sebagai produsen CPO terbesar di dunia sewajibnya Indonesia memiliki peran yang makin besar dalam perdagangan CPO internasional, baik dari sisi harga maupun volume, berakibat penerimaan negara menjadi makin optimal. Jika DSI mampu menjalankan monitoring dan menertibkan transaksi ekspor melalui mekanisme satu pintu, rasanya akan sejumlah dampak positif yang dapat dinikmati pihak pemerintah dan rakyat Indonesia dari sumber daya alamnya ini,” tegas Fendi.
Ia menilai salah satu potensi terbesar yang dapat dioptimalkan melalui penguatan tata kelola ekspor merupakan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Selama ini pihak pemerintah masih menyikapi tantangan dalam menarik kembali dana hasil transaksi ekspor demi ditempatkan di perbankan domestik.
Padahal, arus DHE yang makin besar ke dalam negeri diyakini dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia dan menyerahkan ruang yang makin besar untuk Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Fendi, berbagai kebijakan yang telah diterapkan pihak pemerintah selama bertahun-tahun masih belum mampu meningkatkan arus DHE secara signifikan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan cadangan devisa yang dinilai masih belum sebanding bersama lonjakan nilai ekspor komoditas Indonesia.
More Read
“Jika DHE ekspor komoditas ini dapat dikelola bank-bank dalam negeri tentunya BI juga dapat memiliki kemampuan makin besar saat rupiah merasakan tekanan bagaikan pada saat ini. Indonesia wajib berani mengambil kebijakan yang mendukung penguatan rupiah melalui aset-aset strategis bagaikan ekspor komoditas ini,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
