MediaMerdeka.com – Menteri Perdagangan, Budi Santoso atau Busan, menerbitkan sejumlah aturan baru yang mengubah tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.
Melalui kebijakan tersebut, ekspor sejumlah komoditas tidak lagi dilakukan secara langsung oleh tersangka usaha, melainkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor yang ditunjuk pihak pemerintah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batu Bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit, serta Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi.
Ketiga aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
Dalam pelaksanaannya, pihak pemerintah menunjuk PT Danantara Sarana Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor yang menjalankan mandat ekspor komoditas strategis.
“Komoditas SDA Strategis merupakan komoditas sumber daya alam yang ditetapkan pihak pemerintah bersama mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional,” ujar Busan dalam aturan tersebut, dikutip Rabu (17/6/2026).
Untuk sektor kelapa sawit, aturan baru mencakup berbagai produk turunan, mengawali dari crude palm oil (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), minyak jelantah atau used cooking oil (UCO), hingga residu sawit.
Dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2026, Busan menegaskan, ekspor kelapa sawit cuma dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.
Artinya, eksportir tidak lagi mengirimkan produk sawit secara langsung ke pasar internasional. Proses ekspor dilakukan melalui BUMN Ekspor yang memperoleh penugasan dari pihak pemerintah.
BUMN tersebut nantinya mengurus berbagai dokumen ekspor yang dipersyaratkan, termasuk Persetujuan Ekspor yang diterbitkan Keaparatur negara kementerianan Perdagangan. Persetujuan tersebut menjadi dokumen pelengkap pabean yang wajib disampaikan dalam proses ekspor.
Pada sektor paduan besi atau ferroalloy, pihak pemerintah juga menerapkan mekanisme serupa.
“Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi cuma dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor,” jelas Busan dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2026.
Selain melalui BUMN Ekspor, sejumlah produk paduan besi juga tetap diwajibkan menjalani verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang ditunjuk pihak pemerintah semasih belum dikirim ke luar negeri.
Pemerintah juga menerangkan kedudukan korporasi yang menjalankan mandat ekspor tersebut.
More Read
“Badan Usaha Milik Negara Ekspor yang setelah itu disebut BUMN Ekspor merupakan BUMN yang memperoleh penugasan khusus oleh Pemerintah demi melaksanakan kegiatan Ekspor Komoditas SDA Strategis,” lanjutnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
