MediaMerdeka.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan pihak pemerintah agar mengonfirmasi kesiapan PT Danantara Sumberdaya Investama (DSI) semasih belum korporasi tersebut mengambil peran makin besar dalam aktivitas ekspor komoditas strategis.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebutkan tersangka usaha tidak mempermasalahkan pembentukan PT DSI. Namun, pengusaha masih ragu kemampuan korporasi tersebut dalam menjaga kecepatan layanan dan kelancaran transaksi ekspor yang selama ini berjalan.
Menurut dia, faktor kecepatan amat penting dalam perdagangan minyak sawit lantaran berkaitan langsung bersama kebutuhan pembeli atau buyer dan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati semasih belumnya.
“Tapi kan dari segi lain kan nanti mesti dilihat kira-kira buyer bagaimana, kecepatan PT DSI bagaimana. Kan mesti sejumlah faktor kan. Kecepatan memutuskan, kecepatan misalnya ada pesanan bagaikan apa kan gitu,” ujar Eddy kepada MediaMerdeka.com, Kamis (18/6/2026).
Ia mengingatkan jangan sampai perubahan mekanisme ekspor justru menciptakan proses bisnis menjadi makin lambat. Kondisi tersebut, jelas Eddy, berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pembeli internasional yang selama ini terbiasa bersama proses transaksi yang cepat.
“Itu jadi kan jangan sampai buyer nanti misalnya, ‘Wah, kok jadi lambat nih,’ nah nah kan dapat begitu,” imbuhnya.
Karena itu, Eddy menilai masa transisi yang sedang berjalan wajib dimanfaatkan demi menguji kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang akan dijalankan PT DSI semasih belum kebijakan diterapkan secara penuh.
Menurut dia, pihak pemerintah juga perlu menyaksikan secara detail dampak implementasi kebijakan terhadap rantai pasok industri sawit yang memiliki karakteristik berbeda bersama sektor lainnya.
Eddy menerangkan produksi sawit tidak dapat dihentikan begitu saja ketika terjadi hambatan di hilir. Buah sawit wajib terus dipanen dan diolah lantaran memiliki masa simpan yang terbatas.
“Nah itu wajib dalam perjalanan ini makanya saya bilang masih belum tentu. Kita lihat nanti dalam perjalanan ini sistemnya bagaimana, terus lalu kesiapan personelnya bagaimana. Apa seluruh itu wajib, wajib betul-betul detail dilihat. Jangan sampai nanti justru yang dirugikan seluruh, bukan cuma ini, negara dirugikan, masyarakat sekitar juga dirugikan, petani. Semua lah bila, bila macet seluruhnya kan dirugikan,” katanya.
Meski demikian, GAPKI menegaskan tidak menepis keberadaan PT DSI. Organisasi tersebut mendukung langkah pihak pemerintah meningkatkan transparansi ekspor selama implementasinya dilakukan secara hati-hati dan melibatkan tersangka usaha.
“Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka, mereka mau ini, kerja sama. Jadi saya rasa bila mereka mau kerja sama tidak ada masalah gitu loh,” pungkas Eddy.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
