MediaMerdeka.com – Meningkatnya minat masyarakat sekitar terhadap program bantuan pendidikan bagaikan Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai tidak dapat dipandang sekadar sebagai tingginya kebutuhan bantuan sosial.
Fenomena tersebut justru menjadi sinyal adanya kekhawatiran rumah tangga terhadap kondisi ekonomi, terutama di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih membayangi sektor industri.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ,Nailul Huda, menilai pihak pemerintah perlu menyaksikan persoalan tersebut dari akar masalahnya.
Menurut dia, langkah teramat efektif bukan cuma memperluas bantuan sosial, melainkan mengonfirmasi masyarakat sekitar tetap memiliki pekerjaan bersama penghasilan yang memadai.
“Bagi saya pribadi, cara yang teramat tepat untuk pihak pemerintah merupakan menyerahkan masyarakat sekitar pekerjaan bersama upah yang layak. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk sebuah keluarga,” kata Huda kepada MediaMerdeka.com, Jumat (19/6/2026).
Huda menerangkan, selama masyarakat sekitar memiliki pekerjaan yang stabil, kebutuhan dasar hingga biaya pendidikan anak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa wajib bergantung pada bantuan pihak pemerintah.
Karena itu, ia menilai upaya menjaga industri tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja wajib menjadi prioritas. Pemerintah diminta menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat mencegah korporasi menjalankan PHK dalam jumlah besar.
“Maka, sedapat barangkali pihak pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal bersama menyerahkan berbagai program yang dapat meningkatkan industri,” ujarnya.
Selain itu, Huda menekankan pentingnya menjaga permintaan masyarakat sekitar agar aktivitas produksi industri tetap berjalan. Jika konsumsi melemah, korporasi berisiko mengurangi produksi yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja.
“Demand pun juga wajib dijaga agar produksi industri tetap berlanjut,” tuturnya.
Menurut Huda, meningkatnya pencarian informasi mengenai bantuan pendidikan dan bantuan sosial merupakan respons yang wajar ketika masyarakat sekitar menyikapi ketidaktentuan ekonomi.
Rumah tangga akan berupaya menekan berbagai pengeluaran yang dianggap dapat dibantu oleh negara.
“Ketika seseorang terdesak lantaran kondisi ekonomi yang memburuk, tentu bertahan merupakan opsi yang akan diambil. Bertahan ini bukan cuma memperoleh pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran. Salah satu cara mengurangi pengeluaran namun tidak mengurangi kepentingan tertentu ya mencari program bansos dan/atau bantuan pendidikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen yang dapat menolong keluarga mengurangi beban biaya pendidikan. Dana yang semasih belumnya digunakan demi kebutuhan sekolah dapat dialihkan demi kebutuhan pokok lainnya.
“Salah satunya bersama mendaftar beasiswa program PIP. Dengan mendaftar program PIP, pengeluaran demi pendidikan dapat dialihkan kepada pengeluaran kebutuhan lainnya,” kata Huda.
Meski bantuan pendidikan dinilai penting sebagai jaring pengaman sosial, Huda mengingatkan dampak PHK terhadap keluarga jauh makin luas.
Kehilangan pekerjaan tidak cuma mengganggu kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga berpotensi menghambat pendidikan anak.
More Read
“Bagaimanapun juga masyarakat sekitar tetap membutuhkan pendidikan. Ketika kepala keluarga terkena PHK, maka keberlanjutan pendidikan kalangan anaknya dapat terancam. Bukan cuma soal memenuhi kebutuhan hidup saja yang terancam, soal pendidikan juga dapat terancam,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
