MediaMerdeka.com – Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi oleh kalangan akademisi terus berlangsung. Tidak cuma di Jakarta, unjuk rasa juga terlaksana di kota-kota dan wilayah lain di Indonesia.
Banyak persoalan yang menjadi dasar demo dilakukan. Mahasiswa menyoroti permasalahan ekonomi serta kebijakan pihak pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Sejumlah tuntutan disuarakan, di antaranya penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta praktik militerisme di ruang sipil.
Mahasiswa juga menyinggung adanya kekhawatiran terkait penggunaan aparat negara demi meredam suara-suara yang berseberangan bersama pihak pemerintah.
Muncul Tudingan PDIP Jadi Dalang
Di tengah aksi yang dilakukan kalangan akademisi di berbagai kota, muncul tudingan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi dalang di balik sejumlah demo kalangan akademisi.
Kecurigaan adanya PDIP di balik gerakan kalangan akademisi muncul lantaran sejumlah alasan. Misalnya, tudingan mengenai keberadaan tokoh senior PDIP, Andi Widjajanto, dalam demo kalangan akademisi di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6).
Alasan lain merupakan tudingan terhadap mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang disebut terafiliasi bersama tim pemenangan Ganjar Pranowo.
Tudingan tersebut dilayangkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu, yang juga mengungkap dugaan kehadiran Andi Widjajanto di demo kalangan akademisi.
“Tiyo Ardianto diduga memiliki kedekatan bersama jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen aparat TNI (Purn) Setyo Sularso,” kata Juru Bicara BEM Bersatu, Ramhat Djimbula.
Letjen Setyo Sularso, kata Rahmat, merupakan besan Jenderal aparat TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Bantahan PDIP
Dugaan adanya intervensi aktor politik senior di balik rangkaian aksi kalangan akademisi, salah satunya yang menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), buru-buru dibantah PDIP.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa PDIP sama sekali tidak memiliki kaitan bersama gerakan kalangan akademisi.
Menurutnya, tuduhan bahwa PDIP menunggangi aksi bersama bukti yang sumir dan tidak masuk akal merupakan upaya merendahkan gerakan independen kalangan akademisi.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, juga menegaskan bantahan serupa. Ia menegaskan bahwa PDIP secara institusi tidak terlibat dalam gerakan kalangan akademisi tersebut.
More Read
Said menegaskan tidak ada sama sekali keterlibatan PDIP, baik secara institusi maupun keterlibatan kader dan anggota partai.
Terkait keberadaan Andi Widjajanto yang terpantau di lokasi aksi, Said mengimbau agar hal tersebut tidak disangkutpautkan bersama sikap resmi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
“Tegas yang disampaikan ibu, lantaran itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat bagaikan Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu merupakan PDI Perjuangan,” kata Said.
More Read
Said juga menanggapi asumsi mengenai dugaan keterlibatan Letjen aparat TNI (Purn) Setyo Sularso, yang ia anggap amat dipaksakan.
“Kalau dia ada besanan, ada famili, itu kan nggak, bukan soal yang kita bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan namun bila itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, amat tidak make sense sama sekali,” kata Said.
Mengapa PDIP Kena Tuduh?
Pengamat politik Yusak Farchan menilai timbulnya spekulasi mengenai keberadaan PDIP di belakang gerakan kalangan akademisi lantaran posisi politik partai tersebut yang kini dinilai tidak jelas.
PDIP masih belum menegaskan posisi politiknya di pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sikap politik sebagai partai penyeimbang menciptakan PDIP berstandar ganda, kadang pro pihak pemerintah namun kadang kontra pihak pemerintah,” kata Yusak kepada MediaMerdeka.com.
Menurutnya, ada alasan mengapa PDIP masih gamang dan masih belum kunjung bergabung bersama koalisi pihak pemerintah. Faktor utamanya merupakan sosok Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai masih berada di lingkaran Prabowo.
More Read
“Jadi bersama kata lain, secara politik, PDIP sedang menjalankan bargaining terhadap Prabowo di mana bila PDIP masuk, Jokowi wajib out. Ini yang menciptakan Prabowo amat dilematis; tetap bersama Jokowi atau menggandeng PDIP,” kata Yusak.
Terlepas dari tudingan menjadi dalang unjuk rasa, Yusak menyebutkan bahwa PDIP merupakan partai yang teramat peka terhadap aspirasi kalangan akademisi.
Menurut Yusak, pengalaman panjang PDIP sebagai oposisi mempermudah titik temu gagasan antara PDIP dan kelompok-kelompok civil society, termasuk kalangan akademisi.
“Jadi dalam isu-isu tertentu, keduanya, PDIP dan civil society kerap bersinergi meskipun tidak bekerja sama secara formal,” kata Yusak.
Tak Lepas dari Kepentingan Politik
Perihal dugaan adanya pihak yang menunggangi gerakan kalangan akademisi, Yusak berpandangan hal tersebut barangkali saja terjadi.
Di luar tudingan terhadap PDIP, menurut Yusak, akan sejumlah pihak yang ikut bermain atau memanfaatkan aksi demo kalangan akademisi, terutama kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan Prabowo.
“Jadi tanpa keterlibatan PDIP sekalipun, sulit menyebutkan bahwa gerakan kalangan akademisi pada saat ini seratus persen steril dari kepentingan politik,” kata Yusak.
Yusak juga menyoroti tagline #IndonesiaBangkrut. Ia menyebutkan aksi demo kalangan akademisi pada saat ini tampak makin sebagai gema atas kepanikan pasar ketimbang pembacaan yang mendalam atas situasi ekonomi nasional.
Menurutnya, bahasa yang tepat bukan Indonesia bangkrut, melainkan Indonesia sedang menyikapi tekanan ekonomi global dan domestik.
Berbicara soal perubahan besar dalam sistem politik, misalnya, Yusak menegaskan bahwa hal tersebut telah tuntas pada Reformasi 1998.
“Jadi saya menyaksikan Reformasi Jilid II ini makin sebagai komoditas isu yang sedang ‘diperdagangkan’ dalam pasar politik global dan nasional. Ujung dari tuntutan Reformasi Jilid II kan telah dapat dibaca, yakni menuntut Prabowo mundur,”
“Jadi slogan Reformasi Jilid II makin beraroma sebagai propaganda politik ketimbang gerakan moral yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat bawah,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
