MediaMerdeka.com – Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia atau AMMSI, mendukung keputusan Kebala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang, yang menyesuaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa libur sekolah.
Pimpinan AMMSI, yakni Rizky Herdianto, Luqman Hakim, serta Aslikh Rina Ulyaddin, menilai Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026, telah tepat.
Rizky menyebutkan, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat guna memperkuat tata kelola program MBG, sekaligus efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, operasional SPPG yang disesuaikan selama periode libur sekolah justru dapat mengonfirmasi pelaksanaan MBG berlangsung efektif, terukur, transparan, serta akuntabel.
“Ini juga sejalan bersama prinsip efisiensi belanja negara. Apalagi ini libur sekolah, berakibat penggunaan fasilitas program tetap dapat sesuai perdemian dan mencegah penyalahgunaan anggaran,” tegas Rizky, Sabtu (20/6/2026).
AMMSI, kata dia, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, terkhurus dapur-dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi pihak pemerintah.
“AMMSI menepis tegas bila dapur-dapur baru bermunculan tapi di luar mekanisme resmi. Apalagi dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum. Portal pendaftaran kan telah lama ditutup, tapi tetap dipaksakan beroperasi berakibat terjadi surplus dapur. Ini menciptakan ada pemborosan keuangan negara,” kata dia.
AMMSI menilai, praktik bagaikan itu berpotensi menyimpangkan tata kelola, dan juga menganggu efektifitas pelaksanaan program MBG.
Karena itu, kata Rizky, AMMSI mendorong BGN bersama aparat pengawas internal pihak pemerintah serta lembaga lain demi mengevaluasi serta menertibkan dapur-dapur di wilayah yang telah memakini kebutuhan maupun kuota layanan.
Langkah penertiban ini amat penting, agar program tetap berorientasi pada kebutuhan gizi masyarakat sekitar, terutama kalangan anak, bukan menjadi ladang keuntungan untuk kelompok tertentu yang ingin mengambil celah dari besarnya anggaran program ini.
AMMSI berkomitmen terus mengawal agar prinsip akuntabilitas tetap menjadi pilar utama dalam pelaksanaan Program MBG.
Dia menyebutkan, transparansi dalam setiap tahapan, mengawali dari pendaftaran mitra hingga distribusi makanan, merupakan kunci agar kepercayaan publik terhadap program strategis ini tidak luntur.
AMMSI mengingatkan, setiap rupiah dari anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan melalui hasil yang nyata di lapangan.
“Efisiensi dana wajib dilakukan seiring pengawasan yang kuat. Tak boleh ada ruang demi praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur-dapur di luar mekanisme resmi,” tegasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
