MediaMerdeka.com – Persoalan tersendatnya pasokan minyak goreng Minyakita, di berbagai daerah di Indonesia memerlukan solusi konkret dari hulu ke hilir.
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengimbau pihak pemerintah demi dalam waktu dekat memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN), guna mengatasi carut-marut rantai distribusi tersebut.
Menurut Eliza, menggenjot kapasitas produksi minyak goreng oleh korporasi negara merupakan langkah teramat rasional demi menjaga stabilitas ketersediaan barang. Langkah ini sekaligus dpt meningkatkan keterjangkauan harga untuk masyarakat sekitar luas di tengah fluktuasi pasar komoditas.
Eliza menilai pihak pemerintah wajib menyerahkan dukungan penuh terhadap target PTPN demi menaikkan volume produksi minyak goreng hingga menyentuh angka 1,8 juta ton per tahun.
Tidak cuma itu, ia juga mendorong adanya regulasi ketat agar alokasi bahan baku berupa Crude Palm Oil (CPO) milik PTPN diprioritaskan demi memenuhi konsumsi dalam negeri.
“Perlunya memperkuat peranan BUMN pengolahan minyak kelapa sawit bagaikan mendukung target PTPN menaikkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton per tahun,” ujar Eliza saat menyerahkan keterangan pada Selasa (23/6/2026).
“Selain itu, beri prioritas alokasi CPO PTPN demi Minyakita atau kebutuhan domestik. Karena ini memang telah tugasnya BUMN,” lanjutnya menegaskan fungsi sosial korporasi negara.
Lebih dalam, Eliza memaparkan bahwa posisi BUMN amat strategis demi tampil sebagai penyeimbang (stabilizer) ketika pasokan minyak goreng di pasar tradisional merasakan tekanan atau kelangkaan.
Peningkatan kapasitas di sisi internal PTPN diyakini mampu mengamankan pasokan minyak goreng subsidi di tengah tingginya ketergantungan industri sawit nasional terhadap pasar ekspor.
“Terus jadikan PTPN sebagai penyeimbang yang dapat menyeimbangkan harga agar makin kompetitif dan menyediakan minyak yang terjangkau untuk masyarakat sekitar,” tuturnya.
Berdasarkan analisisnya, dominasi korporasi swasta yang terlampau besar dalam sektor pengolahan kelapa sawit menjadi tantangan struktural yang pelik untuk pihak pemerintah.
Di sisi lain, negara dinilai masih belum memiliki infrastruktur hilirisasi komoditas sawit yang cukup kuat demi mengimbangi dominasi tersebut.
“Besarnya penguasaan swasta dalam pengolahan CPO dan pihak pemerintah masih belum punya hilirisasi kelapa sawit yang memadai. Jadinya keinginan pihak pemerintah menyediakan minyak murah bertabrakan bersama keinginan swasta yang memaksimalkan profit bersama mengekspor,” paparnya.
Eliza memaklumi bahwa secara prinsip bisnis, korporasi swasta akan senantiasa memilih pasar yang menawarkan keuntungan teramat tinggi.
More Read
Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) kerap kali dikesampingkan apabila dibandingkan bersama potensi cuan dari jalur ekspor global.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
