MediaMerdeka.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menanggapi skandal dugaan suap yang menyeret sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK).
Menurut Deddy, kasus tersebut memperlihatkan adanya pihak-pihak yang berupaya menunggangi gerakan kalangan akademisi demi kepentingan pencitraan politik.
Pernyataan itu disampaikan Deddy merespons tuntutan terbuka dari BEM Fakultas Hukum (FH) UBK yang mengimbau pertanggungjawaban sejumlah pengurus BEM universitas dan fakultas. Mereka diduga menyambut baik uang sebesar Rp20 juta setelah terlibat dalam perubahan arah aksi demonstrasi yang semasih belumnya ditujukan ke Istana Negara.
“Ya ini kan memperlihatkan bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan kalangan akademisi, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi,” kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Deddy menyinggung bahwa selama ini PDIP kerap dituduh berada di balik berbagai aksi kalangan akademisi. Namun, menurutnya, kasus yang mencuat di UBK justru memperlihatkan fakta berbeda.
“Kita dituding menunggangi gerakan kalangan akademisi, tapi bila menyaksikan kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan,” ujar Deddy.
Ia mengaku sulit percaya apabila dugaan pengalihan arah aksi tersebut murni dilakukan oleh pihak-pihak di level bawah tanpa adanya arahan dari pihak yang makin tinggi.
Deddy juga menyoroti pengakuan kalangan akademisi mengenai dugaan pemberian uang yang disebut berasal dari aparat kepihak kepolisianan agar peserta aksi mengubah agenda demonstrasi dan bertemu langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tetapi bila inisiatif anak buah, saya kira aneh. Karena kalangan akademisi itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh pihak kepolisian sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta demi lalu belok arahnya, demonya bertemu bersama Wapres secara langsung,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menilai praktik semacam itu merupakan bentuk orkestrasi politik yang tidak sehat. Ia mengingatkan publik agar tidak mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti kepada pihak tertentu.
“Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak barangkali dari bawah, tapi dari atas. Saya kira ini pelajaran buat kita seluruh agar jangan sembarangan menuduh. Karena terkadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu makin mudah menjalankan manuver-manuver murahan bagaikan ini,” katanya.
Kasus ini mencuat setelah BEM Fakultas Hukum UBK mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6/2026).
Dalam unggahan tersebut, kalangan akademisi menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari sejumlah pengurus BEM yang diduga menyambut baik uang terkait aksi demonstrasi kalangan akademisi di Istana Negara sejumlah waktu lalu.
BEM FH UBK juga mendesak agar identitas pihak-pihak yang terlibat dibuka secara transparan dan ditindaklanjuti oleh pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme yang berlaku.
More Read
Beberapa nama yang disebut dalam tuntutan tersebut antara lain Muhammad Abdi Maludin (Ketua BEM FH), Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH), Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH), Pujiono (Ketua BEM FEB), dan Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB).
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran sejumlah kalangan akademisi yang disebut dalam tuntutan tersebut merupakan perwakilan yang semasih belumnya sempat bertemu langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
