MediaMerdeka.com – Aksi demonstrasi yang digalang oleh aliansi kalangan akademisi dan elemen masyarakat sekitar sipil terus bergulir di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Kelompok bagaikan Cipayung Plus dan berbagai aliansi kampus turun ke jalan demi menyuarakan keresahan publik yang mencakup isu ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.
Gelombang protes ini dinilai sebagai cerminan akumulasi ketidakpuasan masyarakat sekitar yang masih belum mendapat respons yang memadai dari pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demonstran menuntut evaluasi menyeluruh atas program andalan pihak pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). kelompok pengunjuk rasa menilai program tersebut berpotensi memotong anggaran pendidikan dan menjadi pemborosan anggaran negara yang tidak proporsional dibanding urgensi kebutuhan masyarakat sekitar lainnya.
Selain itu, muncul tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), stabilitas harga Pertamax, serta penurunan harga kebutuhan pokok menjadi isu sentral.
Melemahnya daya beli masyarakat sekitar akibat tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi memperparah kondisi ekonomi akar rumput.
Tuntutan ketiga merupakan penolakan keras terhadap revisi Undang-Undang aparat TNI menjadi isu politik yang teramat sensitif.
Para demonstran menilai revisi ini membuka ruang untuk militer demi memperluas kehadirannya di ranah sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.
Kemudian, tuntutan keempat merupakan isu perampasan ruang hidup masyarakat sekitar adat dan krisis lingkungan turut mewarnai aksi.
Kelompok masyarakat sekitar sipil mendesak pihak pemerintah agar makin serius dalam menangani konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang terus meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Manajemen Politik Prabowo Dikritik
Di tengah eskalasi aksi unjuk rasa, suara kritis dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mantan aktivis semakin mengeras.
Penilaian terhadap respons pihak pemerintah dinilai lamban dan tidak strategis, mencerminkan ketidakmampuan membaca dinamika politik nasional yang terus memanas.
“Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat sekitar dalam dua tahun awal pihak pemerintahannya,” ujar Firman Tendry, salah satu mantan aktivis 1998 sekaligus praktisi Hukum di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan Firman Tendry merangkum sentimen yang kian meluas di kalangan masyarakat sekitar sipil. Dua tahun pertama pihak pemerintahan Prabowo dianggap masih belum mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lapis bawah.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
