MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang pada Kamis (25/6/2026). Di balik pertemuan yang berlangsung hangat itu, pihak pemerintah justru mengirim sinyal bakal menjalankan penataan ulang anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, langkah tersebut bukan berarti anggaran MBG akan dipotong. Pemerintah menegaskan fokus pembahasan merupakan meningkatkan efisiensi belanja, memangkas pemborosan, sekaligus memperkuat pengawasan agar dana negara digunakan makin tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Purbaya melalui akun Instagram resminya pada Jumat (26/6/2026). Ia menyebutkan ada tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Membahas upaya efisiensi anggaran, penanganan inefisiensi serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, dan rencana akselerasi demi wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” tulis Purbaya.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pihak pemerintah terhadap salah satu program prioritas nasional itu. Meski demikian, hingga kini masih belum ada pernyataan mengenai pengurangan pagu anggaran MBG.
Sebaliknya, pembahasan makin mengarah pada refocusing atau penataan ulang penggunaan anggaran agar makin efektif mendukung target program.
Purbaya menegaskan pertemuan tersebut menjadi untukan dari komitmen pihak pemerintah demi memperbaiki tata kelola MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Menurutnya, program tersebut wajib berjalan makin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan berakibat mampu menyerahkan manfaat optimal untuk kalangan anak Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Badan Gizi Nasional, pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono.
Selain membahas efisiensi anggaran, kedua lembaga menyepakati sejumlah langkah strategis guna memperkuat pelaksanaan MBG di lapangan.
Salah satunya ialah menjalankan penataan ulang alokasi anggaran agar seluruh belanja benar-benar mendukung program prioritas nasional. Langkah ini diharapkan mampu menutup potensi pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Tak cuma itu, pihak pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten dan kota demi menolong pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemerintah berencana menyerahkan pelatihan pertanggungjawaban keuangan kepada para kepala SPPG agar standar akuntabilitas pengelolaan dana MBG semakin baik.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
