MediaMerdeka.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen aparat TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, membeberkan kondisi keuangan lembaga yang dipimpinnya dalam forum Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Prihati membeberkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada saat ini tengah merasakan defisit operasional yang cukup masif, yakni menyentuh angka Rp2 triliun pada setiap bulannya.
Ketimpangan neraca keuangan ini terjadi lantaran volume pembiayaan klaim medis yang wajib disalurkan oleh BPJS Kesehatan jauh makin besar dibandingkan bersama total penerimaan iuran yang masuk dari para peserta secara bulanan.
“Kita menjalankan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang makin Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” urai Prihati.
Meskipun laju pengeluaran terus membengkak, Prihati menjamin bahwa situasi fiskal pada saat ini masih belum mengganggu kualitas pelayanan medis di kota-kota besar maupun daerah.
BPJS Kesehatan tercatat masih mengantongi cadangan dana yang memadai demi melunasi klaim operasional rumah sakit hingga periode awal tahun 2027.
Kendati demikian, manajemen menyerahkan peringatan keras kepada pembuat kebijakan bahwa struktur ketahanan keuangan tersebut tidak akan bertahan lama apabila tidak dalam waktu dekat dilakukan intervensi regulasi.
Jika draf skema pendanaan pada saat ini dibiarkan berjalan tanpa evaluasi, BPJS Kesehatan diproyeksikan bakal merasakan kelangkaan likuiditas akut hingga memicu ketidak berhasilan pembayaran pada pertengahan tahun depan.
“Dan kita akan tidak berhasil bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi Bapak/Ibu sekalian,” tegas Prihati.
Guna mengantisipasi risiko sistemik tersebut, pihak pemerintah melalui koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan telah merancang bauran solusi. BPJS Kesehatan dijadwalkan menyambut baik suntikan dana segar senilai Rp20 triliun yang dialokasikan dari anggaran Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) serta Keaparatur negara kementerianan Kesehatan (Kemenkes).
Tambahan likuiditas ini diproyeksikan mengawali cair pada Juli 2026, bersama catatan seluruh draf regulasi pelengkap termasuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait telah ditandatangani oleh Presiden.
Di samping mengandalkan dana talangan, pihak BPJS Kesehatan kini mengawali mendorong penguatan strategi keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Alokasi Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemutihan Tunggakan
Secara makro, pihak pemerintah sebenarnya telah mematok alokasi belanja kesehatan dalam APBN di angka Rp247,3 triliun, di mana porsi kebutuhan subsidi demi mengover seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan ditaksir memerlukan dana sekitar Rp113 triliun per tahun.
More Read
Terkait dukungan penyehatan kas tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan bahwa pihak pemerintah sejak jauh hari telah menyiapkan instrumen fiskal pendukung. Menkeu Purbaya mengonfirmasi anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 memang telah dicadangkan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
